Konflik Wadas, Sultan Minta Pemprov Jateng Cari Alternatif Lahan Sumber Andesit

KUASAKATACOM, Jakarta- Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pelaksana proyek waduk Bener untuk mencari alternatif sumber batuan andesit yang dibutuhkan di area yang jauh dari perkampungan dan lahan pertanian masyarakat.

"Pemerintah tentu memiliki maksud baik, tapi kami tidak setuju dengan tindakan pemaksaan kehendak yang cenderung represif dan intimidasi kepada masyarakat yang menolak lahannya dijadikan lokasi tambang galian C. Coba dicek lagi, pasti ada lokasi lainnya yang juga memiliki batuan andesit," usul Sultan melalui keterangan resminya pada Jumat (11/02).

BERITA TERKAIT:
DPD RI Sebut Pembinaan Napi di Lapas Perempuan Semarang Berjalan Terarah
Komeng Ditertawakan Saat Bacakan Hasil Reses: Ssst.. Jangan Berisik
Resmi Jadi Senator, Komeng akan Perjuangkan Hari Komedia
Hari Ini Dilantik sebagai Anggota DPD RI, Berapa Kekayaan Komeng?
Komeng Dilantik sebagai Anggota DPD RI, "Uhuy" Menggema 

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh mengorbankan kemerdekaan dan pilihan hidup warga negara. Apalagi jika lokasi galian C merupakan kawasan hutan yang menjadi sumber air dan penyangga kawasan pemukiman warga. Pemerintah harus mencari solusi alternatif jika semua pendekatan persuasif tidak berhasil.

"Apakah hanya Wadas yang memiliki potensi andesit? Dan apakah jenis batuan lain tidak bisa digunakan sebagai material aduk Bener? Pemerintah dan pelaksana proyek tidak boleh terkesan memanfaatkan potensi material andesit tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat setempat," tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Sultan meyakini bahwa Pemerintah daerah setempat pasti memiliki data dan peta potensi material andesit atau jenis batuan sejenis yang dibutuhkan dalam pembangunan waduk Bener. Silahkan diidentifikasi kandungan batuan dalam struktur geologi sekitar lokasi pembangunan waduk.

"Jika upaya penolakan ini masih berlanjut, Kami minta dengan sangat agar pemerintah tidak lagi memaksakan kehendaknya masyarakat wadas dan menghentikan upaya hukum yang didakwa kepada beberapa anggota masyarakat setempat. Karena bisa dipastikan akibat pro dan kontra di internal Desa Wadas berpotensi menimbulkan konflik horizontal," tutupnya.

Diketahui, total luas tanah yang akan dibebaskan untuk penambangan batuan andesit di Wadas yang mencapai 124 hektare mendapatkan penolakan dari kelompok masyarakat Wadas.

Adapun alasan warga Desa Wadas yang menolak karena khawatir penambangan galian C di desanya akan merusak sumber mata air dan sawah lantaran sebagian besar mata pencaharian mereka adalah petani.