Waduh, Sekarang Apa Saja harus Pakai BPJS Kesehatan

KUASAKATACOM, Jakarta - Presiden Jokowi telah menetapkan aturan baru yang mewajibkan keanggotaan BPJS-kesehatan'>BPJS Kesehatan untuk memperoleh akses layanan publik. Artinya dalam hal mengurus segala administrasi negara, maka seseorang wajib menunjukan kartu keanggotaan BPJS. 

Peraturan ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Aturan diteken Jokowi pada 6 Januari 2022 lalu.

BERITA TERKAIT:
Polusi Udara Sebabkan Merebaknya Penyakit Pernapasan, BPJS Kesehatan Sampai Kebobolan Rp8 Triliun
Waspadai Penipuan Modus Non-aktifkan BPJS, Korban Kehilangan Rp1,7 Juta 
Perusahaan yang Telat Bayar BPJS Bisa Disanksi, Penjara Delapan Tahun hingga Denda Rp1 Miliar 
BPJS Kesehatan Komitmen Tingkatkan Kinerja Kader untuk Edukasi dan Sosialisasi program JKN
Karena "Gojek Swadaya", Driver Bisa Hemat Pengeluaran Tiap Bulan, Pendapatan Capai Rp 200 Ribu

Akses layanan publik di antaranya adalah mulai dari jual beli tanah, umrah dan haji, hingga mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

"Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional," demikian bunyi aturan tersebut.

Pertama, fotokopi kartu BPJS-kesehatan'>BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat lampiran untuk pendaftaran hak atas tanah atau satuan rumah susun yang diperoleh dari jual beli. Aturan ini berlaku mulai 1 Maret 2022.

"Setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS-kesehatan'>BPJS Kesehatan," demikian bunyi Surat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN.

Aturan itu merujuk Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN. Jokowi menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program JKN.

Jadi Syarat Pendaftaran Haji-Umrah

Jokowi juga menginstruksikan Menteri Agama untuk menjadikan BPJS-kesehatan'>BPJS Kesehatan sebagai syarat bagi calon jemaah umrah dan haji.

"Mensyaratkan calon jamaah umrah dan jamaah haji khusus merupakan peserta aktif dalam program JKN," tuturnya.

Tak hanya calon jemaahnya, Menteri Agama juga diminta mengambil langkah-langkah agar pelaku usaha dan pekerja pada penyelenggara perjalanan haji dan umrah khusus menjadi peserta aktif BPJS-kesehatan'>BPJS Kesehatan. Termasuk kepada peserta hingga tenaga pendidik di lingkungan Kementerian Agama.

"Memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal di lingkungan Kementerian Agama merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional," imbuhnya.