Atasi Kedelai Mahal,

Politisi PKB Minta Pemerintah Wajibkan Importir Tanam Kedelai Dalam Negeri

KUASAKATACOM, Jakarta- Para perajin tahu tempe batal melakukan aksi mogok produksi yang semula akan dilaksanakan pada 21-23 Pebruari 2022 ini. Namun ada sebagian yang tidak memproduksi akibat mahalnya Harga Kedelai.

Kabarnya pembatalan mogok itu karena ada janji dari pemerintah untuk memberi subsidi harga Rp1000 perkilogram. Harga Kedelai sendiri saat ini masih bertengger di Rp11.000.

BERITA TERKAIT:
Penegak Hukum Diminta Komisi III DPR RI Usut Tuntas Pagar Laut
Anggota DPR RI Taufik R Abdullah Dukung Pilkada Lewat DPRD, Ini Alasannya
PKB Klaim Jawa Tengah Jadi Ijo Royo-Royo Setelah Pilkada 2024
Dipecat PKB Tanpa Pemanggilan, Mas Wawan Langsung Adakan Rapat Pleno Relawan Dukung Penuh Agustin - Iswar
Dinilai Sudah Teruji, Gus Imin Layak Pimpin PKB Kembali

Menanggapi itu, anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah MSi mengatakan situasi seperti ini kerap terjadi setiap tahun. Hal ini karena belum adanya perbaikan yang signifikan terhadap tataniaga kedelai dalam negeri.

Karenanya Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendesak pemerintah melalui Kementerian terkait untuk segera melakukan langkah-langkah strategis agar situasi serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

Apalagi lanjut Luluk, perajin tempe dan tahu adalah kelompok Usaha mikro dan kecil yang sangat rentan jika terjadi kenaikan harga bahan baku dan terganggunya suplay kedelai.

Mengantisipasi hal itu, Luluk minta kepada pemerintah untuk mewajibkan para importir untuk menanam kedelai dalam negeri seperti halnya importir bawang yang diwajibkan menanam di dalam negeri.

Dengan meningkatnya produksi kedelai lokal maka kebutuhan dalam negeri bisa dipasok dengan kedelai lokal. ''Hingga kini kebutuhan kedelai dalam negeri sebagian besar dipasok kedelai impor,'' katanya.

Mengutip data Kementerian Pertanian, Luluk mengatakan sekitar 86,4% kebutuhan kedelai di dalam negeri berasal dari impor. Hingga 2020, BPS mencatat impor kedelai sebesar 2,48 juta ton dengan nilai mencapai US$ 1 miliar. 

Ada beberapa hal yang menyebabkan Indonesia harus mengimpor kedelai. Yaitu produksi dalam negeri yang rendah. Bahkan dalam satu dekade terakhir, produksi kedelai nasional cenderung turun dari 907 ribu ton pada 2010 menjadi 424,2 ribu ton pada 2019. Sementara kebutuhan setiap tahun meningkat.

"Memang produksi kedelai lokal kita belum bisa memenuhi kebutuhan domestik," kata Luluk.

Namun, menurut legislator dari Jawa Tengah IV yang meliputi Kabupaten Sragen, Karanganyar dan Wonogiri ini, situasi ini dapat diatasi dengan mewajibkan importir menanam kedelai di dalam negeri. Selama ini, mereka tidak diberi kewajiban apa-apa. Mereka seenaknya menambah impor kalau kebutuhan meningkat.

''Pemerintah harus tegas kepada mereka dan mereka harus punya tanggungjawab terhadap produksi dalam negeri. Jangan cuma mencari untung saja tapi tidak ada tanggungjawabnya terhadap ketahanan pangan kita,'' kata Luluk.

Para importir ini bisa menggandeng petani lokal. Luluk yakin petani akan bergairan menanam kedelai kalau diajak bermitra. Karena ada jaminan pasar dan harga menguntungksn. Apalagi lahan masih terbuka luas di luar Jawa.

Namun disisi lain pemerintah juga harus mengeluarkan kebijakan yang membuat petani dan importir kedelai bergairah untuk menanam kedelai dalam negeri. Misalnya memberi insentif dengan subsidi bibit unggul, pupuk dan lainnya. Sehingga harga produksi mereka bisa kompetitif dengan Harga Kedelai impor.

''Persoalan kedelai ini kan tergantung political will dari pemerintah. Kedelai impor itu murah kan juga karena disubaidi oleh pemwerintahnya,'' katanya.

Jika kebijakan dan program revitalisasi kedelai dilakukan secara terintegrasi mulai aspek hulu sampai hilir nampaknya sangat prospektif menyelesaikan problem ketergantungan impor kedelai. Jika ketergantungan kedelai impor mengecil, goncangan harga di pasar internasional relatif tidak terlalu menganggu Harga Kedelai di pasar nasional," paparnya. 

***