Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel; Tak Ada Mafia Minyak Goreng, Yang Ada Aturannya Lengah

KUASAKATACOM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mematahkan anggapan Mendag dengan menyatakan tak ada mafia minyak goreng. Padahal publik kini tengah menunggu janji Mendag bahwa pihaknya akan mengumumkan siapa mafia minyak goreng di hari Senin (21/3). 

"Di sektor pangan memang ada mafia di sejumlah komoditas, tapi tidak ada di minyak goreng. Yang ada adalah ketidaktepatan dalam regulasi sehingga pengusaha mencari celah untuk mencari keuntungan," kata Gobel kepada wartawan di sela pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali, Senin (21/3/2022).

BERITA TERKAIT:
Mendag Sebut Jateng Siap Terima Berbagai Investasi
SPBU di Bogor Ketahuan Curang, Takaran BBM Dikurangi Pakai Remote
Kunjungi Kampung Coklat Blitar, Mendag: Saatnya Tembus Ekspor
Mendag Sebut Pasar Rakyat Dorong Percepatan Pembangunan Daerah
Mendag Ungkap Temuan Barang Impor Ilegal Senilai Rp46 Miliar

Artinya, lanjut dia, ada masalah pengaturan dalam tata niaga juga dalam kepemimpinan, manajerial, dan pendekatan dalam mengelola tata niaga minyak goreng.

"Yang ada adalah kesalahan kita dalam mengatur dan membuat kebijakan. Itu saja. Namanya pengusaha ya cari untung. Dia lihat ada celah dalam peraturan, lengah, ya dia masuk. Jadi, jangan kita langsung mencap bahwa ini adalah mafia," katanya.

Seharusnya, ujar Gobel, Kementerian Perdagangan (KeMendag) memiliki strategi menghadapi gejolak harga akibat meningkatnya permintaan pasar global terhadap CPO dan minyak goreng.

Apalagi, imbuh dia, Indonesia adalah negara agraris penghasil CPO dan minyak goreng terbesar di dunia. Menurut Gobel, ini hanya masalah hilir dan bukan masalah hulu.

"Kejadian ini harus menjadi momentum. Kita harus bangun. Jangan cuma tidur. Jangan cuma mengatakan harga naik terus menyerah. Apalagi Presiden punya Trisakti dan Nawacita yang di dalamnya mengamanatkan tentang kemandirian ekonomi dan kemandirian pangan. Itu bagus sekali. Para menteri harus bisa menerjemahkan visi-misi Presiden menjadi program dan kebijakan. Masa kita sebagai negara agraris tapi untuk mengisi kebutuhan dalam negerinya saja tidak bisa," kata Gobel.