Partai Buruh; Akan Ada Aksi Besar-besaran Jika Mendag Tak Kendalikan Harga Minyak Goreng

"Buruh memberi waktu tujuh hari untuk kendalikan harga minyak goreng," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal.

Rabu, 23 Maret 2022 | 15:30 WIB - Ragam
Penulis: Issatul Haniah . Editor: Fauzi

KUASAKATACOM, Jakarta - Partai Buruh menyerukan ultimatum kepada Mendag (Menteri Perdagangan) selama tujuh hari agar dapat mengendalikan harga minyak goreng yang saat ini harganya belum juga turun.

"Buruh memberi waktu tujuh hari untuk kendalikan harga minyak goreng," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat konferensi pers yang digelar daring, Rabu (23/3).

BERITA TERKAIT:
Pj Bupati Jepara Buka Pasar Murah Jelang Idulfitri Sediakan Ribuan Paket Sembako
Mendag Zulhas Digugat 16 Pengusaha Minyak Goreng, Kasus Apa?
Jaga Kestabilan Pangan, Pemkab Purworejo Gelar GPM
Sejumlah Bahan Pokok Alami Kenaikan Harga di Pasaran
Harga Sejumlah Bahan Pokok Naik Hari Ini, Berikut Rinciannya

Said Iqbal mengatakan, pihaknya beserta Serikat Buruh lainnya akan mengadakan aksi besar-besaran bilamana Mendag tidak mengindahkan ultimatum yang diberikan.

"Partai Buruh, Serikat Petani Indonesia, serikat-Serikat Buruh yang ada di Indonesia, nelayan akan mengadakan aksi besar-besaran di seluruh Indonesia. Partai Buruh sudah ada di 34 provinsi, 483 kabupaten/kota, dan lebih dari 3600 kecamatan seluruh Indonesia akan kami kerahkan," ujarnya.

Kendati demikian, belum diketahui secara pasti tanggal berlangsungnya aksi lanjutan tersebut .

"Rencana sebelum Ramadan (akan dilakukan aksi lanjutan)," tutur Said.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) Mirah Sumirat mengatakan, pihaknya mendesak agar Muhammad Lutfi dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan lantaran dinilai gagal mengendalikan harga minyak goreng di pasaran.

"Kami meminta Presiden Jokowi mengganti Mendag dengan orang yang lebih berani dan memiliki kompetensi," ujar Mirah.

"Mendag lebih baik turun dari jabatannya sebelum kami turunkan. Ganti dengan orang yang berkompetensi dan berpihak kepada rakyat," imbuhnya.

Mirah menilai kenaikan minyak goreng membuat kondisi ekonomi buruh semakin memburuk. Di tengah situasi ini, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk menjalankan kembali fungsinya yakni memberikan kehidupan yang layak kepada rakyat tanpa terkecuali.

***