Menteri Nadiem Tolak Bahasa Melayu Jadi Bahasa Resmi ASEAN

KUASAKATACOM, Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbduristek) buka suara terkait pernyataan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob terkait memperkuat bahasa Melayu sebagai bahasa perantara antara kedua kepala negara, serta sebagai bahasa resmi ASEAN. Menurut Kemendikbudristek hal itu perlu kajian dan pembahasan lebih lanjut.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyatakan pihaknya tentu menolak usulan tersebut.

BERITA TERKAIT:
Jateng Raih Terbaik I pada Pemilihan Duta Bahasa Tingkat Nasional 2024
Ditjen Pendidikan Vokasi Turut Jaga Kebudayaan Seni Tari Betawi
Semarang Writers Week IV, Soroti Pentingnya Budaya Literasi di Ibu Kota Jateng
Talenta Muda Vokasi Bidang Aeronautika Diperkuat dengan Program Sertifikasi Kompetensi
Inspirasi Pendidikan Vokasi Memberikan Ragam Pilihan Sekolah

“Namun, karena ada keinginan negara sahabat kita mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN, tentu keinginan tersebut perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut di tataran regional. Saya imbau seluruh masyarakat bahu-membahu dengan pemerintah untuk terus berdayakan dan bela bahasa Indonesia,” kata Nadiem dalam keterangan tertulis yang diterima KUASAKATACOM, Senin (4/4).

Bahasa Indonesia menurutnya lebih layak untuk dikedepankan dengan mempertimbangkan keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Nadiem kemudian menjelaskan bahwa di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. 

“Pembelajaran bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) juga telah diselenggarakan oleh 428 lembaga, baik yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa Kemendikbudristek, maupun yang diselenggarakan secara mandiri oleh pegiat BIPA, pemerintah, dan lembaga di seluruh dunia,” jelasnya.

Selain itu, bahasa Indonesia juga diajarkan sebagai mata kuliah di sejumlah kampus kelas dunia di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, serta di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Asia. 

“Dengan semua keunggulan yang dimiliki bahasa Indonesia dari aspek historis, hukum, dan linguistik, serta bagaimana bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang diakui secara internasional, sudah selayaknya bahasa Indonesia duduk di posisi terdepan, dan jika memungkinkan menjadi bahasa pengantar untuk pertemuan-pertemuan resmi ASEAN,” terang dia.

Dalam perjalanannya, kata dia, peran bahasa Indonesia diperkuat dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum. Pasca kemerdekaan Indonesia, disebutkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bahwa bahasa Negara ialah bahasa Indonesia. 

Status dan fungsi bahasa Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang kemudian diperjelas dengan lebih terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi bahasa Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan bahasa Indonesia, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan.