Jokowi Perintahkan Luhut urus Minyak Goreng, Apa Tugasnya?

KUASAKATACOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo memberi tugas baru untuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Dia dipercaya membantu proses distribusi minyak goreng. 

"Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak 3 hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut saat membuka acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 GAMKI secara virtual, ditayangkan melalui YouTube Gamki Balikpapan, Sabtu (21/5/2022). 

BERITA TERKAIT:
Pajak Sepeda Motor akan Dinaikan, Alasannya  Buat Subsidi LRT-MRT
Menko Luhut akan Mempersulit Pembelian Kendaraan BBM
Soal Kecelakaan Kerja Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ini Kata Menko Luhut 
Hari Pertama Jadi Kepala LKPP, Hendi Temui Menko Luhut Bahas RUU Pengadaan
Luhut Ungkap Minggu Depan Presiden Umumkan Harga Pertalite Naik, Masyarakat harus Bersiap

Luhut berharap, dirinya dan jajaran pemerintah dapat segera mengatasi persoalan ini. "Kita berharap itu bisa nanti kita tidak terlalu lama kita selesaikan," ujarnya.

Lantas, apa saja tugas Luhut dalam urusan minyak goreng yang diamanatkan Jokowi?

Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, menjelaskan, Luhut diminta langsung oleh Presiden untuk membantu ketersediaan minyak goreng, khususnya di Jawa dan Bali. 

"Pak Menko Maritim dan Investasi diminta Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa Bali," kata Jodi. 

Dalam melaksanakan tugas itu, Luhut tak sendiri. Dia juga bakal berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinatornya.

Dilibatkan pula kementerian/lembaga lain untuk mengurus persoalan teknis mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahkan Kejaksaan Agung untuk pengawasannya. 

"Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pascalarangan ekspor ini dan akan terus melakukan paralel meeting terkait hal ini," ujar Jodi. 

Jodi menambahkan, pemerintah bakal menggunakan aplikasi digital untuk melaksanakan pengawasan ini. 

Diharapkan, persoalan mahal dan langkanya minyak goreng di Indonesia dapat segera teratasi.

"Targetnya adalah minyak goreng curah dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah terdistribusi secara merata dan sebanyak mungkin," kata dia.