Polri Ungkap Fakta Khilafatul Muslimin, Sistem Pendidikan hingga Infaq Rp.1000 per Hari

terdapat video-video dan artikel-artikel yang ternyata isinya bertentangan dengan undang-undang ormas yaitu bertentangan dengan Pancasila. 

Kamis, 16 Juni 2022 | 14:18 WIB - Ragam
Penulis: Fauzi . Editor: Surya

KUASAKATACOM, Jakarta - Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan fenomena organisasi masyarakat (Ormas) Khilafatul Muslimin. Salah satunya, organisasi tersebut menarik infaq ke warganya sejumlah Rp.1000 per hari.

“Dari semua warganya, (Khilafatul Muslimin) diwajibkan memberikan infaq sejumlah 1000 per hari,” ungkap Hengki saat jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis (16/6/2022).

BERITA TERKAIT:
Polri Ungkap Fakta Khilafatul Muslimin, Sistem Pendidikan hingga Infaq Rp.1000 per Hari
Agustina Wilujeng: Empat Pilar Indonesia Juga untuk Peradaban Dunia
Cabut Baiat dari NII, 21 Warga Sijunjung Kembali Setia ke NKRI
Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Agustina Wilujeng Jelaskan Pentingnya Teologi Kerukunan
Pembangunan Ponpes, Bupati Sukoharjo Berharap Bawa Semangat Ajaran Islam

Dijelaskan Hengki, kasus ini dimulai dengan adanya keresahan Masyarakat terkait adanya konvoi pada tanggal 29 Mei 2022 lalu. Setelah diselidiki, kata dia, ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, dan tindak pidana.

Kemudian, ia membeberkan bahwa Khilafatul Muslimin memanfaatkan website untuk media syiar. Dalam website tersebut, terdapat video-video dan artikel-artikel yang ternyata isinya bertentangan dengan Pancasila

“Apa yang disampaikan petinggi Ormas ini (Khilafatul Muslimin) bahwa selama ini mereka mendukung Pancasila dan NKRI adalah tidak benar. Mereka justru melakukan kegiatan-kegiatan yang kontradiktif atau kebalikannya. 

“Sebagai contoh terkait video yang kami sita, disebutkan bahwa Pancasila dan UUD 1945 tidak akan bertahan lama. Islam tidak mengenal toleransi,” ucap Hengki.

Lebih lanjut, Hengki mengungkapkan bahwa mereka juga mendirikan pendidikan dan pengkaderan. Setelah dilakukan pendalaman dengan Kementerian Agama, Hengki menyampaikan bahwa apa yang disebut sebagai pesantren itu ternyata bukan pensatren karena tidak memenuhi syarat sebagai Pesantren. Sejauh ini, mereka telah memiliki sebanyak 25 pondok pesantren.

“Dari lembaga pendidikan ini, dibuat tim untuk membentuk kurikulum pendidikan dari masing-masing pimpinan pondok pesantren. Kemudian, sekolah- sekolah ormas ini berbasis khilafah dan tidak pernah mengajarkan Pancasila,” ungkapnya.

Hengki menambahkan, dalam pendidikan ormasi ini juga mengajarkan hanya taat hanya kepada Khalifah. Semenara, taat kepada pemerintah tidaklah wajib, dan di luar khilafah adalag tagut. Ia menyebut, semua sistem pendidikan Khilafatul Muslimin tidak patuh terhadap perudang-undangan nasional. Baik itu undang-undang sitem pendidikan nasional atau undang-undang pesantren yang seharusnya mewajibkan berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

Sistem sekolah mereka juga jauh beda yang rata-rata hanya membutuhkan waktu dua tahun di setiap jenangnya. Mulai SD 2 tahu, SMP 2 tahun, SAM 2 tahun, dan Kuliah 2 tahun. “Setelah mendapat pendidikan selama dua tahun di universitas. Mereka akan mendapat gelar SKHI atau Sarjana Kekhalifahan Islam. Lantaran yayasan pendidikan ini digunakan sebagai alat kejahatan, akta yayasan ini akhirnya kami sita,” sambung Hengki.

Ditambahkan Hengki, mereka memiliki struktur yang hampir sama dengan negara. Dimulai dari pimpinan tertinggi adalah Khalifah atau setingkat kepala negara hingga tingkat kelurahan.


tags: #nkri #polri #kombes pol hengki haryadi #pancasila #pendidikan

Email: redaksi@kuasakata.com

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI