Terima DBHCHT Rp174,2 Miliar, Bupati Kudus: Kita Fokuskan ke Kesejahteraan Masyarakat 

“Dari total Rp 174,2 miliar DBHCHT yang diterima Kudus, 50 persennya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yakni sebanyak Rp 87,1 miliar,” kata Hartopo.

Jumat, 15 Juli 2022 | 10:54 WIB - Ragam
Penulis: Issatul Haniah . Editor: Fauzi

KUASAKATACOM, Kudus - Bupati Kudus Hartopo menyatakan penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kemanfaatannya sangat dirasakan bagi masyarakat. 

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk buruh rokok akan cair dalam waktu dekat. Saat ini Pemkab Kudus tengah melakukan sinkronisasi data penerima. 

BERITA TERKAIT:
BLT Dana Desa di Rembang Dipotong Aparat Desa, Dalihnya untuk Bangun Mushala 
Syarat Penerima BSU Lengkap dengan Cara Mengecek Melalui Laman BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker
BLT Dianggap Tak Sebanding dengan Beban Kebutuhan Masyarakat, Peneliti: Rp600 Ribu Cuma Cukup Buat Sebulan
Agar BLT BBM Tepat Sasaran, Kemensos Terus Perbarui Data
Alhamdulillah, Jumlah Penerima BLT BBM di Surakarta Ditambah

"BLT untuk buruh rokok saya pastikan segera turun. Sekarang masih ada sinkronisasi, karena dari total penerima BLT, 25 ribu diantaranya ditanggung oleh pemprov," ungkap Bupati Kudus Hartopo dalam Sosialisasi Perundang-undangan Bidang Cukai di Gedung JHK Desa Kedungdowo, baru-baru ini. 

Penyaluran BLT bagi buruh rokok sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215 Tahun 2021. Sesuai aturan dalam PMK tersebut, 50 persen DBHCHT diperuntukan bidang kesejahteraan masyarakat, 10 persen bidang penegakan hukum, dan 40 persen bidang kesehatan.

Di Kabupaten Kudus, dana cukai diantaranya disalurkan untuk BLT dan pelatihan keterampilan. 

“Dari total Rp 174,2 miliar DBHCHT yang diterima Kudus, 50 persennya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yakni sebanyak Rp 87,1 miliar,” kata Hartopo.

Dari total Rp 87,1 miliar tersebut, 30 persennya diperuntukkan BLT. Nominalnya mencapai Rp 52,2 miliar.

Nilai sebanyak itu dalam rancangan kegiatan akan menyasar 43.500 buruh rokok di Kudus. Kemudian untuk pelatihan keterampilan yang menyasar buruh rokok dan masyarakat umum nilainya sebesar Rp 16,2 miliar.

Dan terakhir untuk pembinaan industri hasil tembakau dan pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) nilainya mencapai Rp 18,6 miliar.

“Dari nilai itu, masyarakat dapat menerima manfaat dana cukai. Bukan hanya untuk BLT, termasuk untuk pelatihan keterampilan untuk buruh rokok dan masyarakat umum,” kata dia.

Kemudian, dana cukai juga digunakan untuk keperluan di bidang kesehatan. Dari Rp 174,2 miliar 40 persennya digunakan untuk bidang kesehatan yang nilainya mencapai Rp 69,6 miliar.

Untuk bidang ini meliputi pembayaran jaminan kesehatan nasional (JKN) warga Kudus yang didaftarkan pemerintah kabupaten sebesar Rp 13 miliar, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan nilainya mencapai Rp 47,5 miliar, layanan kesehatan Rp 9 miliar, dan pengelolaan limbah sebesar Rp 88 juta.

Kemudian ada 10 persen penggunaan dana cukai digunakan untuk penegakan hukum. Nilainya mencapai Rp 17,4 miliar di antaranya digunakan dalam pengelolaan dan pengembangan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) sebesar Rp 9,4 miliar, sosialisasi sebesar Rp 7,6 miliar, dan pemberantasan rokok ilegal alokasi anggarannya sebesar Rp 375 juta.

Pada dasarnya, penggunaan DBHCHT ini untuk keperluan peningkatan layanan kesehatan pemulihan ekonomi di daerah. Selain itu, lanjut Hartopo, dana cukai digunakan untuk keperluan menanggulangi dampak negatif rokok.

“Dan membantu perekonomian di daerah dengan diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan dalam audiensi menjelaskan alokasi DBHCHT lebihi diperuntukan bagi kesejahteraan sosial. Khususnya kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. 

"Dalam hal ini nantinya pemerintah akan lebih fokus pada kebutuhan masyarakat," terangnya. 
 


tags: #blt #buruh rokok #bupati kudus hartopo #dbhcht

Email: redaksi@kuasakata.com

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI