Yuspahruddin Perintahkan Pegawai Kemenkumham Jateng Sosialisasikan RUKHP ke Masyarakat

Pegawai Penyuluh Hukum harus aktif harus aktif menginformasikan ke masyarakat.

Senin, 08 Agustus 2022 | 22:08 WIB - Ragam
Penulis: Holy . Editor: Wis

KUASAKATACOM, Semarang - Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk melakukan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ke masyarakat.

Merespon hal ini, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin meminta Jajarannya untuk ikut andil memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hal tersebut.

BERITA TERKAIT:
Menag Gus Yaqut Ajak Santri di Pekalongan Lawan Kebencian dengan Prestasi
Jokowi: Hati-hati, 80 hingga 90 Persen Startup Gagal Ketika Sedang Dirintis
Sri Mulyani: Subsidi Masih Dinikmati Para Pemilik Mobil
Jelang kenaikan harga BBM Subsidi, SPBU di Kota Semarang Hentikan Pelayanan Sementara
Jokowi: Pemerintah Harus Buat Keputusan dalam Situasi Sulit

"Kami berharap kita semua bisa menyampaikan kepada masyarakat, karena ini merupakan perintah langsung dari Presiden kepada Menteri kita," ujar Yuspahruddin saat memberikan amanat selaku Pembina Apel Pagi, Senin (08/08).

Terutama pegawai bagian Penyuluh Hukum, kata dia, harus aktif menginformasikan kepada masyarakat. Sebab ini tugas utamanya.

"Kita harus bisa mencerdaskan masyarakat. Harus bisa menjelaskan mengenai RKUHP yang saat ini telah memasuki tahap akhir pembahasan. Terutama pasal-pasal krusial. Pasal-pasal yang cukup menimbulkan kontroversi". 

"Kita juga harus bisa menjelaskan, bagaimana untuk menyamakan persepsi, membuat sebuah regulasi, menyusun RKUHP merupakan hal yang tidak mudah di Negara Indonesia yang multi etnis, multi culture dan multi religi.Kita juga harus sanggup untuk memberikan pemahaman secara komprehensif kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti dan jelas akan realitas yang terjadi, dilihat dari sudut pandang yang berbeda dari masing-masing golongan masyarakat," imbuhnya.

Yuspahruddin kemudian memaparkan 14 pasal krusial yang masih menjadi polemik di masyarakat. 

"Dari empat belas pasal tersebut, sudah ada lima pasal yang di take out atau dikeluarkan dari RKUHP. Yang pertama terkait advokat curang. Pasal ini dikeluarkan karena memang menurut para advokat, dipersidangan yang bisa berbuat curang bukan hanya advokat, tapi bisa juga perangkat lainnya, bisa hakim, bisa panitera, bisa jaksa," tambah dia.

Ia kemudian memaparkan pasal-pasal krusial lainnya, seperti dokter dan dokter gigi yang berpraktek tanpa izin, penggelandangan, unggas yang merusak tanaman dan penganut hewan.

Dia juga menjelaskan pasal-pasal lain yang masih didiskusikan, yaitu the life in law (hukum yang hidup di masyarakat), pidana mati, penodaan agama, penghinaan yang menyerang harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, aborsi, kohabitasi (kumpul kebo), perzinaan, perselingkuhan serta perdukunan dan kekuatan gaib.

Sebelumnya, ia juga mengajak jajarannya untuk turut serta menyemarakkan HDKD 77 dengan berbagai kegiatan olahraga.

Seperti biasa apel pagi diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, Fungsional dan Pelaksana, serta PPNPN Kantor Wilayah.


tags: #presiden joko widodo #menteri hukum dan ham #a yuspahruddin

Email: redaksi@kuasakata.com

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI