Harga Pertalite Naik, Kelas Menengah Bisa Jatuh Miskin 

KUASAKATACOM, Jakarta - Pemerintah berencana menaikan harga BBM subsisi dan Pertalite. Langkah ini diambil dalam rangka meringankan beban APBN yang saat ini telah mengucurkan anggaran Rp502 triliun untuk subsidi energi. 

Sejumlah pihak menyampaikan bahwa langkah ini bisa saja berdampak buruk. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dan menghitung secara serius rencana kenaikan harga BBM terutama untuk BBM subsidi seperti Pertalite maupun solar. 

BERITA TERKAIT:
Dicurhati Nelayan Tentang Solar, Ahmad Luthfi Upayakan SPBU Khusus Nelayan
Kehabisan BBM, RS Indonesia di Gaza akan Berhenti Operasi
Empat Kendaraan Dinas Pemkot Semarang Tak Lolos Uji Emisi
Mulai Juni, Syarat Pembelian Solar di Solo Harus Teregristrasi Lengkap
Achiruddin Hasibuan Terima Gratifikasi dari Penimbun Solar Sejak 2018

Ada beberapa dampak buruk bagi masyarakat maupun industri jika harga kedua BBM subsidi tersebut naik. 

"Kenaikan harga BBM jenis subsidi terutama Pertalite tolong benar-benar dicermati baik-baik oleh pemerintah," kata Bhima, Sabtu (20/8/2022).

Bhima mencontohkan, dampak buruk yang akan dirasakan masyarakat akibat kenaikan Pertalite maupun solar adalah terpukulnya daya beli. 

"Apa kondisi masyarakat miskin saat ini siap hadapi kenaikan harga BBM, setelah inflasi bahan pangan (volatile food) hampir sentuh 11 persen secara tahunan per Juli 2022?," tegasnya. 

Dampak lainnya, masyarakat kelas menengah rentan untuk jatuh miskin setelah kenaikan harga BBM subsidi 

Hal ini ditandai dengan mulai banyaknya migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite yang didominasi oleh kelas menengah. 

"Mungkin sebelumnya mereka kuat beli Pertamax, tapi sekarang mereka migrasi ke Pertalite dan kalau harga Pertalite juga ikut naik maka kelas menengah akan korbankan belanja lain. Yang tadinya bisa belanja baju, mau beli rumah lewat KPR, hingga sisihkan uang untuk memulai usaha baru akhirnya tergerus untuk beli bensin," bebernya. 

Bhima melanjutkan, penyesuaian harga BBM subsidi juga akan mendorong laju inflasi di Tanah Air. Mengingat, proporsi konsumsi Pertalite dan solar sudah di atas 70 persen. 

"Jika inflasi menembus angka yang terlalu tinggi dan serapan tenaga kerja terganggu, Indonesia bisa menyusul negara lain yang masuk fase Stagflasi. Imbas nya bisa 3-5 tahun recovery terganggu akibat daya beli turun tajam," ucapnya. 

Dengan situasi tersebut, kata Bhima, upaya pemerintah untuk menargetkan petumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada tahun ini berpotensi tidak tercapai. Menyusul, terhentinya tren pemulihan ekonomi nasional imbas penurunan daya beli masyarakat hingga laju inflasi yang tak terkendali. 

"Imbasnya apa? Permintaan industri manufaktur bisa terpukul, serapan tenaga kerja bisa terganggu. Dan target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar," tutupnya.