Rapat dengan Komisi III DPR RI, Menkumham Yasonna Paparkan Soal Penjara Nusakambangan

KUASAKATACOM, Jakarta– Beberapa waktu lalu Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Yasonna H Laoly. Dalam kesempatan itu, Yasonna membahas banyak hal, diantaranya penanganan Lapas Nusakambangan. 

Yasonna menuturkan saat ini proses sertifikasi tanah di Nusakambangan yang menjadi milik Kemenkumham masih terus berjalan. 

BERITA TERKAIT:
Komisi III DPR Minta Satgas Pangan Polri Cabut Izin Usaha Produsen MinyaKita
Sejumlah Anggota Komisi III DPR dari PDIP Temui Megawati Jelang Sidang Hasto
Penegak Hukum Diminta Komisi III DPR RI Usut Tuntas Pagar Laut
DPR Usulkan STNK dan SIM Berlaku Seumur Hidup, Benny: Jangan Bebani Rakyat
Dipanggil DPR soal Penembakan Siswa SMK, Kapolrestabes Semarang: Saya Siap Terima Konsekuensi

"Sertifikasi Nusakambangan hingga saat ini kami masih terus melakukannya, sudah ada 21 sertifikasi (tanah) dan kami terus berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)," kata Yasonna, dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/8).

Saat ini pula kata dia, pihaknya tengah memasang patok pembatas tanah milik Kemenkumham yang berbatasan dengan milik pihak lain.

Ia mengungkapkan jika dahulu di Pulau Nusakambangan ada pihak termasuk pernah Pemkab Cilacap meminta supaya sebagian di ujung Pantai yang indah untuk dijadikan wisata.

"Namun pulau ini sudah menjadi milik Pemerintah Indonesia sejak jaman Belanda dan didedikasikan khusus untuk Lapas dan unit lain seperti Bapas. Saat ini ada dalam tiga proses tambahan pembangunan Lapas dan nantinya akan ada 13 UPT," pungkasnya.