Berbagai Dalih Kominfo Soal Kasus Kebocoran Data, Minta Masyarakat Hati-hati Hingga Klaim Serangan Siber Ranah BSSN

Terhitung, sejak sebulan terakhir, sudah ada 3 kasus kebocoran data yang terjadi di berbagai sektor.

Kamis, 08 September 2022 | 11:53 WIB - Ragam
Penulis: Siti Muyassaroh . Editor: Wis

KUASAKATACOM, Jakarta – Belakangan ramai isu soal kebocoran data oleh hacker Bjorka yang disebut-sebut berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo). Kasus tersebut bukan pertama kalinya. Terhitung, sejak sebulan terakhir, sudah ada 3 kasus kebocoran data yang terjadi di berbagai sektor.

kebocoran data tersebut terjadi di internal lembaga pemerintah hingga badan usaha milik negara (BUMN). Sebut saja kebocoran data 17 juta pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada pertengahan Agustus 2022 lalu. 

BERITA TERKAIT:
Bawaslu Perintahkan Jajarannya Laporkan Akun Bermasalah dalam Pemilu ke Kominfo
Kominfo Putus 846.047 Konten Judi Online
Dipanggil Kejagung soal Kasus Korupsi BTS, Menpora: Saya Tidak Tahu Apa-apa
Kasus Korupsi Pengadaan BTS Kominfo, Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka, Begini Tampangnya
Ayo Menonton Siaran Digital, Berikut Rekomendasi STB yang Bersertifikasi Kominfo

Lalu kebocoran data rekam jejak peramban pelanggan (data browsing history) operator internet Indihome pada 21 Agustus 2022 lalu. Dan yang terjadi baru-baru ini adalah kebocoran 1,3 juta data registrasi SIM Card yang diklaim berasal dari KemenKominfo.

Oleh karena itu, tak heran jika kinerja KemenKominfo soal keamanan data penduduk Indonesia dipertanyakan. Sebagai reaksi atas kasus-kasus tersebut, pihak Kominfo pun menyampaikan berbagai tanggapan.

1. kebocoran data terjadi setiap detik, PSE perlu tingkatkan keamanan

Menteri Komunikasi dan Informatika (MenKominfo) Johnny G Plate mengatakan, kebocoran data pribadi terjadi setiap hari, bahkan setiap detik. Oleh karena itu, menurut dia, ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara sistem elektronik. 

"Karena kebocoran (data pribadi) itu setiap detik, setiap menit, setiap hari, maka tiga hal yang harus diperhatikan," ujar Johnny di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/8/2022). 

"Jaga agar teknologi enkripsi, teknogi sekuriti, digital security itu benar-benar ditingkatkan kemampuannya," kata dia. 

Kedua, Johnny meminta agar sumber daya manusia (SDM) yang mengelola suatu sistem elektronik ditingkatkan kualitasnya.

"Ketiga, memastikan juga orgnaisasi dan hierarki di dalam tata kelola cyber security itu terjaga dengan baik. Kalau ini tidak terjaga dengan baik maka berhadapan dengan serangan siber yang setiap detik ya berbahaya," kata Johnny.

Johnny juga mengatakan jika kebocoran data terus terjadi, sejumlah sanksi bisa dijatuhkan kepada penyelenggara sistem elektronik, mulai yang paling ringan yaitu perbaikan administratif hingga terberat yakni penutupan.

2. MenKominfo minta masyarakat jaga NIK dan selalu ganti password

Johnny meminta masyarakat berhati-hati dalam menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK untuk mencegah kebocoran data pribadi. Johnny mengingatkan, NIK hanya diberikan untuk keperluan yang benar-benar bisa dipercaya dan dibutuhkan. 

"Sehingga harus ada tanggung jawab kita untuk jaga NIK kita sendiri," kata Johnny.

Selain itu, Johnny juga meminta masyarakat sering mengganti kata sandi atau password platform digital pada semua perangkat. Menurut dia, dengan tindakan tersebut masyarakat dapat terhindari dari pembobolan keamanan digital.

"One time password itu harus selalu diganti sehingga kita bisa jaga, agar tidak bisa diterobos," ujar Johnny.

3. Minta peretas tidak menyerang

Kominfo meminta kepada peretas atau hacker untuk tidak melakukan serangan siber di Indonesia. Hal itu disampaikan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani ketika melakukan konferensi pers di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, pada Senin (5/9/2022). 

"(Pesan untuk hacker) ya kalau bisa jangan nyerang lah. Karena tiap kali kebocoran data yang dirugikan ya masyarakat, kan itu perbuatan illegal access," kata Semuel.

Semmy menjelaskan, pihak yang paling dirugikan setiap terjadinya insiden kebocoran data adalah masyarakat. Pasalnya, kalau peretas mencuri data dan membocorkannya, berarti peretas menyerang masyarakat. 

"Kalau mau menyerang, pakai cara yang lain dong. Jangan sampai menyebarkan data masyarakat," kata Semmy.

4. Penanganan serangan siber adalah ranah BSSN

Menurut MenKominfo, Johnny G Plate, kebocoran data yang merupakan serangan siber bukan tugas Kominfo, melainkan tugas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hal tersebut disampaikan MenKominfo dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Rabu (8/9) kemarin. Johnny berdalih bahwa dirinya tidak bisa bekerja melampaui kewenangan yang tercantum dalam PP 71 Tahun 2019.

"Tidak bisa bekerja melampaui kewenangan, apalagi menabrak tupoksi (tugas pokok dan fungsi) lembaga atau institusi lainnya," kata Johnny di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

"Dalam hal ini ingin kami sampaikan di bawah PP 71 tahun 2019 terhadap semua serangan siber, leading sector, dan domain penting tugas pokok dan fungsi, bukan di Kominfo," sambungnya.

Johnny menyatakan, semua pertanyaan harusnya disampaikan kepada BSSN, bukan KemenKominfo. Sebab pihaknya tidak bisa menjawab apapun.

"Sehingga semua pertanyaan tadi yang disampaikan dalam kaitan dengan serangan siber, kami tentu tidak bisa menjawab untuk dan atas nama BSSN," ujarnya.

***

tags: #kominfo #kebocoran data #hacker #bjorka

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI