Selain Harganya Naik, Kelangkaan Solar Bikin Nelayan di Kendal Kelimpungan 

KUASAKATACOM, Kendal - Pasca kenaikan harga BBM yang diberlakukan Pemerintah Pusat, para nelayan dibuat kelimpungan mencari solar. Sejumlah SPBN tampak alami kelangkaan solar sehingga membuat para nelayan kelimpungan.  

antrean panjang tampak di beberapa SPBN, Jumat (16/9). Para nelayan diharuskan inden dan bila ada mereka harus antre. 

BERITA TERKAIT:
Dicurhati Nelayan Tentang Solar, Ahmad Luthfi Upayakan SPBU Khusus Nelayan
Kehabisan BBM, RS Indonesia di Gaza akan Berhenti Operasi
Empat Kendaraan Dinas Pemkot Semarang Tak Lolos Uji Emisi
Mulai Juni, Syarat Pembelian Solar di Solo Harus Teregristrasi Lengkap
Achiruddin Hasibuan Terima Gratifikasi dari Penimbun Solar Sejak 2018

Salah satu nelayan Bandengan, Kendal yang ikut mengantri bbm jenis solar, Syafa mengatakan  sebenarnya nelayan tidak mempermasalahkan kenaikan harga bahan bakar tersebut. Dirinya mempermasalahkan mengapa harga sudah naik namun masih saja terjadi kelangkaan. 

"Pengiriman solar biasanya dilakukan setiap hari. Tapi ini kenapa dilakukan dua hari sekali," ungkapnya. 

Kondisi ini membuat nelayan kesulitan bekerja. “Sebelum ada kenaikan harga BBM di Stasiusn Pengisian Bahan Bakar nelayan buka tiap hari dan tidak ada antrian. Justru setelah naik malah terjadi antrian dan SPBN bukanya dua hari sekali tidak setiap hari,” ungkapnya.

Sementara itu Direktur PT. Aneka Usaha PDAU Kabupaten Kendal Agus Priyo kusuma mengatakan untuk kuota BBM bagi nelayan sebenarnya ditambah bukan dikurangi. Tadinya 7.204 kiloliter sekarang ditambah menjadi 7.601 kilo liter. 

Cuma saat ini pengiriman yang dikurangi yang biasanya lima tangi sekarang hanya dua tangki sehingga terjadi antrian, hal ini akan disampaikan pada dinas terkait agar pengiriman solar bagi nelayan bisa dikirim seperti biasa.

“Saat ini dalam melayani pembelian solar ke para nelayan, tergantung jumlah yang dikirim, sehingga nantinya disitu dibagi tiap masing-masing pemilik perahu,” ujarnya.

Pihaknya akan melaporkan pada dkp selaku pemegang kebijakan dan aturan sehingga melalui Pemerintah Kabupaten Kendal nantinya disampaikan ke DKP dan Provinsi dilanjutkan pada BBM Migas,imbuhnya.