Bobby Nasution Datangi KPK Hari Ini, Apakah Diperiksa? 

KUASAKATACOM, Jakarta - Walikota Medan Bobby Nasution tampak mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Senin siang (19/9). Bobby tampak memasuki lobi Gedung Merah Putih KPK, pada pukul 13.55 WIB. 

Menantu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu terlihat menggunakan batik lengan panjang berwarna hitam.

BERITA TERKAIT:
PDIP Pecat Jokowi, Gibran, dan Bobby sebagai Kader Partai
Hasto: Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution Bukan Lagi Kader PDIP
Ajak Kahiyang Kampanye, Bobby: Kami Anak dan Menantu Mulyono
Tak Hanya Kaesang, Bobby juga Dilaporkan ke KPK Terkait Jet Pribadi 
Ramai soal Jet Pribadi, Bobby Nasution Ngaku Siap Diperiksa KPK

"Benar [Bobby datangi KPK hari ini]," ujar Plt Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding saat diminta penjelasan terkait kedatangan Bobby itu, Senin (19/9).

Ipi mengatakan KPK mengundang Bobby, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan, BPN Perwakilan Sumatera Utara, Kejari Kota Medan dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait upaya percepatan serah terima aset Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) di Kota Medan.

"Harapannya, melalui pertemuan yang difasilitasi oleh KPK ini tercapai kesepakatan untuk mempercepat proses serah terima aset PSU yang hingga kini masih menghadapi beberapa kendala," jelas Ipi.

KPK, sambung dia, terus mendorong percepatan penyerahan aset PSU di banyak daerah.

Sesuai mandat UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 47 ayat (4) disebutkan bahwa Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manajemen aset daerah merupakan satu dari delapan fokus area pendampingan perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang KPK lakukan di 542 pemda baik provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

KPK mendorong perbaikan tata kelola dan penyelamatan aset daerah sebagai kekayaan negara untuk menghindari terjadinya potensi kerugian negara karena aset yang dikuasai dan dimanfaatkan pihak lain secara tidak sah.