Intoleransi Masih Tinggi, Wahid Foundation Masifkan Gerakan Sekolah Damai

KUASAKATACOM, Semarang - Survey Wahid Foundation mengenai sosial keagamaan di sekolah menyebutkan bahwa 68% siswa rohis setuju dengan khilafah Islamiyah. Temuan ini menjadi latar belakang Wahid Foundation bersama komunitas lain turut melakukan survey-survey di sekolahan tentu usia SMA/SMK usia yang masih rentan terhadap keyakinan keagamaan, atau usia labil. 

Hal itu dikatakan oleh Ubbadul Adzkiya selaku peneliti dari Wahid Foundation. Ia melaporkan pada tahun 2017 Wahid Foindation membuat rekomendasi kebijakan strategi nasional untuk pencegahan intoleransi dan radikalisme.

BERITA TERKAIT:
Intoleransi Masih Tinggi, Wahid Foundation Masifkan Gerakan Sekolah Damai

"Salah satunya adalah upaya untuk menanggulangi terjadinya intoleransi dan kekerasan di sekolah. Sehingga sekolahan menjadi konsen agar nanti di perkuliahan atau sekolah lanjutannya sudah memiliki cara pandang yang jelas," kata pria yang akrab disapa Ubed ini, di Semarang, Rabu (19/10/2022)

Ia juga menyampaikan laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2018 yang menyusun perencanaan aksi nasional terhadap penanggulangan ektrimisme dan intoleransi. Dalam hal tersebut memuat program intervensi di sekolah.

"Jadi yang menjadi dasar dari sekolah damai itu adalah ini yang disusun oleh BNPT. Di tahun-tahun kemarin ketika kita melihat yel-yel anak TK atau ada pawai yang memakai pakaian bersenjata ala teroris, itu salah satu keprihatinan kita karena ketika terus disuarakan dan dipolitisasi," jelasnya

Wahid Foundation lalu melaporkan bahwa  tahun 2018 program sekolah damai sudah ada di beberapa SMA/SMK di DKI, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di Jawa Tengah yang sudah melakukan sekolah damai ini ada 5 sekolahan pertama SMAN 7, 10, 11, 13 Semarang dan SMAN Cepiring Kendal. Sekolahan yang sudah menerapkan sekolah damai sejak 2018 dan 3 sekolahan yang akan menjalankan juga diantaranya yaitu SMAN 12 Semarang.

"Pada September kami melakukan kick off mengundang dari 70 SMA/SMK se-Jateng sebagai perwakilan dari semua sekolahan yang ada di Jawa Tengah untuk menjadi percontohan implamentasi sekolah damai. Dari 35 kabupaten/kota diambil 2 sekolahan negeri favorit," ungkapnya

Kemudian Pada tanggal 24 oktober 2022 Wahid Foundation akan melauncing sekolah damai bersama Gubernur Jawa Tengah dan Yenni Wahid. Wahid Foundation akan mengundang para kepala sekolah, guru agama Islam Guru BK, Rohis dan OSIS. Kegiatan akan dilaksanakan di Kota Solo secara hybrid. 

Dalam pelaksanaannya, Wahid Foundation akan membantu mengembangkan budaya damai melalui kebijakan dan praktik toleransi dengan melibatkan warga sekolah secara parsitipatif, kolaboratif dan kreatif. 

Pada dasarnya, kata dia, sekolah damai ini bukan menambah kurikulum baru atau menambah mata pelajaran baru. Namun sekolah damai itu menerapkan budaya-budaya damai di sekolahan.

"Pilar sekolah damai yang pertama kebijakan, sekolah punya kebijakan untuk mengantisipasi intoleransi dan kekerasan di sekolah. Selanjutnya bisa berupa peraturan kepala sekolah atau SOP yang mencegah intoleransi. Harapanya tidak ada lagi kasus di sekolah negeri seperti muslim dan non muslim ruanganya dipisah. Selain itu kasus tidak ada pemilihan ketua OSIS non muslim kemudian di batalkan oleh sekolah. Harapanya juga ada mushola dan runga ibadah bersama untuk semua agama. Serta pilar pengelolaan organisasi. Menajemen organisasi dalam pembentukan pengurus tidak lagi ada diskriminasi karena beda keyakinan," terang dia

Dalam implementasi sekolah damai, Wahid Foundation membentuk kelompok kerja (pokja) damai. Setelah sekolah damai dilauncing, Ubed berharap tidak hanya berhenti disini saja. Kelanjutanya ada pokja yang akan memberikan pelatihan dan traininig mengajak kepala sekolah siswa dan OSIS dan aktivis yang mengawal kedamaian di sekolah.

"Tujuan kebijakan sekolah damai, Pertama, Memaksimalkan instrument hukum yang telah tersedia. Kedua, Mendorong penetapan kebijakan baru prosedur menajemen pengelolaan pendidikan yang mengeluarkan kurikulum sekolahan. Ketiga, Mendorong keterlibatan semua pihak terutama perempuan dan kelompok rentan lainya untuk berpartisipasi dalam pengolahan sekolah damai tanpa membatasi hak dasar sebagai warga Negara," imbuhnya

Sementara itu, perwakil Wahid Foundation, Davida Ruston Husein mengatakan pihaknya sudah melaksanakan sekolah damai ini sejak 2018 dan sudah menggandeng kerjasama dengan Kesbangpol Jawa Tengah, Lembaga Sosial Agama (eLSA) Semarang, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan lainya. 

Widi Nugroho, Kabid Ideologi Kesbangpol Jateng juga memberi laporan bahwa pada tahun 2021 Pemprov Jawa Tengah sudah punya SK Gubernur tentang deradikalisasi. 

"Kami didesak sehingga Provinsi Jateng di hari ini sudah disetujui bahwa memiliki fakta SMA/SMK sudah kemasukan radikalisme dari bermacam model. Saya kaget dan saya melakukan pendalaman secara tertutup dan ternyata betul sangat mengerikan sekali. Maka penting bagi kami untuk kerjasama dengan 5 jejaring ada pemerintah, pers, akademisi dam ada LSM. Penting untuk kita mengkaji kembali bentuk dan cara mengatasinya," ungkapnya.

Widhi menyampaikan bahwa program yang dibawa Wahid Foundation akan berkelanjutan. Oleh sebab itu, Widhi menegaskan bahwa Kesbangpol Jateng berharap peran dari media untuk bersama mengawal sekolah damai. 

Widhi kemudian memberikan gambaran bahwa radilaklisme mengarah pada golongan yang rentan didekati, Widhi menyebut perempuan, karena lebih strategis. Kenapa perempuan? Karena Laki-laki di zaman sekarang dinilai tidak kuat komitmennya. 

"Perempuan itu bisa jadi ibu dan kemudian punya anak. Kalau perempuan dia bisa kemungkinan narik semua. Oleh karena itu mari kita turun bersama dan atasi bersama," katanya