Empat Poin Penting Penolakan Jaksa terkait Eksepsi Putri Candrawathi

KUASAKATACOM, Jakarta – jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta mejlis hakim menolak eksepsi dari pihak Putri Candrawathi atas dakwaan dari jaksa penuntut umum yang sebelumnya dibacakan di persidangan Senin (17/10/2022) lalu.

“Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan 'menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum Terdakwa Putri Candrawathi,” ucap jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (20/10/2022).

Dengan ditolaknya eksepsi dari pihak Putri Candrawathi, jaksa meminta kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan eksepsi tersebut. “Patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hkum Terdakwa Putri Candrawathi untuk dikesampingkan,” jelasnya.

Untuk lebih langkapnya, berikut empat poin penting dan permintaan jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim atas eksepsi atau nota keberatan pihak Putri Candrawati.

BERITA TERKAIT:
Putri Candrawathi Dapat Remisi Natal 1 Bulan 
Punya Anak Balita Jadi Alasan MA Ringankan Hukuman Putri Candrawathi
Divonis 10 Tahun Penjara, Putri Candrawathi Mulai Dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu
Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J Kecewa Ferdy Sambo Lolos Hukuman Mati: Ada Lobi Politik Pasukan Bawah Tanah 
Putusan Sidang Banding Putri Candrawathi: Pengadilan Tetap Vonis 20 Tahun Penjara

1. JPU menolak eksepsi

jaksa Penuntut Umum secara tegas menolak nota keberatan atas surat dakwaan yang disebut tidak cermat karena surat dakwaan dari JPU sudah sesuai dengan unsur formil dimana diberitahukan soal identitas, lokasi, tempat dan waktu kejadian dan modus operandi.

Hal ini sesuai dengan Pasal 143 soal pembuatan surat dakwa oleh jaksa ayat 2 uu no 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Di dalam pasal 143 ayat 2 huruf a diatur mengenai syarat formil dari surat dakwaan yang mengatur mengenai pencantuman mengenai identitas terdakwa hingga pekerjaan terdakwa.

Sedangkan dalam pasal satu 143 ayat 2 huruf b diatur mengenai syarat materil yang meliputi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dakn tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

2. Meminta Majelis Hakim Menerima Surat Dakwaan

Pihak JPU meminta agar Majelis Hakim dapat menerima surat dakwaan untuk terdakwa Putri Candrawati.

3. Meminta Pemeriksaan Putri Candrawati Tetap Dilakukan

jaksa Penuntut Umum meminta kepada majelis untuk tetap melakukan pemeriksaan kepada terdakwa Putri Candrawati.

4. Tetap Dilakukan Penahanan

Putri Candrawati diminta agar tetap dilakukan penahanan atas kasus Brigadir Yosua.