Hasto: PDIP Serahkan Kewenangan Reshuffle Kabinet kepada Presiden Jokowi

KUASAKATACOM, Bandung- PDI Perjuangan sebagai partai pendukung pasangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin, menyerahkan kewenangan reshuffle kabinet atau perombakan kepada Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi adanya kemungkinan reshuffle kabinet, pada Sabtu (28/1/2023), di Bandung.

BERITA TERKAIT:
Jokowi Tawari PM Singapura Investasi di Pabrik Tekstil Kendal 
Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Jokowi Sahkan UU Daerah Khusus Jakarta 
Indonesia Minim Dokter Spesialis, Ranking 147 Dunia 
Jokowi Anugerahi 15 Kepala Daerah Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, Diantaranya Gibran dan Bobby 
Jokowi Soroti Crypto Jadi Alat Pencucian Uang, Secara Global Angkanya Tembus Rp139 Triliun

"Reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden (Joko Widodo) dan itu kewenangan Bapak Presiden," ucap Hasto.

Menurut dia, perombakan kabinet menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo. PDI Perjuangan, sebagai partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, menyerahkan kapan hal tersebut dilakukan.

Sebagai partai pendukung Pemerintah, jelas Hasto, PDI Perjuangan telah memberikan berbagai masukan.

Walau begitu, Hasto enggan membeberkan nama-nama siapa saja yang terkait perombakan Kabinet Indonesia Maju karena hal itu terkait masa depan seseorang.

"Tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan, tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis. Ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan," ujarnya.

Hasto mengungkapkan setiap orang memiliki momentum dan preferensi masing-masing dalam pertimbangan memutuskan berbagai hal penting, dan salah satunya Presiden Jokowi yang memilih beberapa kali Rabu Pon untuk melakukan reshuffle kabinet.

Dan Rabu Pon yang terdekat adalah, pada tanggal 1 Februari. Ditanya terkait hal itu Hasto memilih menjawab secara diplomatis.

"Ya, Rabu Pon, berbagai momentum pada Rabu Pon itu memang sering mengandung sesuatu yang istimewa, dalam pengertian muncul kesadaran batin di dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Setiap orang punya preferensi itu," bebernya.

Hasto kemudian mencontohkan Presiden pertama RI Soekarno juga memiliki preferensi pada angka, termasuk Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. 

"Dalam menetapkan pola pembangunan semesta berencana, itu total halamannya seperti itu, mewakili (tanggal) 17, (bulan) 8, (tahun) 45; sehingga itu preferensi biasa dipilih para pemimpin. Ya, tunggu saja apakah akan terjadi reshuffle atau tidak. Kita tunggu saja keputusan Presiden," tutupnya.