Pj Bupati Cilacap Minta ASN Netral di Pemilu 2024

KUASAKATACOM, Cilacap- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cilacap menggelar rapat koordinasi dengan tema Netralitas dan Imparsialitas ASN Pada Pemilu 2024, kegiatan itu merupakan sebagai upaya Memahami Potensi dan Penyelesaian Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Urgensi Netralitas ASN pada Pemilu 2024, Meningkatkan upaya Pengawasan dan Pencegahan pelanggaran Pemilu oleh ASN dan Mewujudkan Netralitas dan Imparsialitas ASN pada Pemilu 2024.

Acara tersebut diselenggarakan di Aston Inn Hotel Cilacap, Kamis (25/05/2023).

BERITA TERKAIT:
Pemkab Cilacap Selenggarakan Peringatan Maulid Nabi di Pendopo Wijayakusuma
Pj Bupati Cilacap: Ada Tiga Hal yang Harus Dipunyai PNS
Kunjungi Kecamatan Cilacap Selatan, Yunita Ingatkan Pentingnya Edukasi Stunting di Masyarakat
Pj Bupati Cilacap Tekankan Perlunya Strategi untuk Turunkan Angka Stunting
Pemkab Cilacap Kerjasama di Bidang Kesehatan dengan Tiga Perguruan Tinggi di Jateng

Turut hadir pada kegiatan itu Pj Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar sekaligus bertindak sebagai narasumber, kemudian diikuti jajaran forkopimda, kepala OPD, para Camat dan undangan lain. Narasumber lain yakni Rolly Rochmad Purnomo (Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN), dan Tedi Sudrajat (Akademisi Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto).

Yunita meminta seluruh ASN baik PPPK maupun tenaga honorer dan semua yang bekerja di instansi pemerintah untuk bersikap netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. “Pokoknya ASN saya minta untuk netral tak terkecuali PPPK dan tenaga honorer serta semua yang bekerja dilingkungan pemerintah harus netral dan aturan serta rambu-rambunya sama”, tegas Yunita.

Selain itu, Pj Bupati juga meminta seluruh aparatur sipil pemerintah untuk berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial. “Satu lagi yang penting adalah maraknya media sosial, kita harus berhati-hati baik dalam memposting atau berkomentar dimedia sisoal, jangan ikut-ikutan dalam politik”, tandas Yunita.

Sementara itu Rolly Rochmad Purnomo dalam paparannya menjelaskan pentingnya netralitas ASN dalam pemilu seperti dijelaskan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yakni setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Dengan sikap netral tersebut, ASN lebih fokus pada kinerja dan tidak memikirkan politik, tidak disibukkan masalah pelanggaran netralitas pegawai sehingga fokus pada program kerja dan target-target pemerintahan tercapa.

“Selain Suasana kerja yang kondusif karena seluruh ASN menjaga netralitas, masyarakat juga merasa dilayani dengan adil dan memuaskan serta merasa nyaman berinteraksi dengan ASN karena penerapan netralitas yang baik”, jelas Rolly.

Tedi Sudrajat, Akademisi Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto memaparkan mengenai urgensi netralitas aparatur sipil negara pada Pemilu 2024. Dijelaskan salah satu persoalan besar bangsa ini dalam kehidupan bernegara adalah persoalan netralitas pegawai negeri, karena secara teoritis sulit ditemukan landasan yang dapat memberikan alasan pembenar bagi dimungkinkannya pegawai negeri untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis.

“Dengan sikap netral ini, independensi ASN terjaga sehingga ASN terbebas dari tekanan pemangku kebijakan di luar konteks kinerja dan ASN terbebas dari politik balas budi serta fokus mengembangkan kompetensinya untuk mendapatkan promosi jabatan “ ungkap Tedi.