Pemkab Cilacap Terus Berupaya Seluruh Warganya dapat JKN

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Yunita menyampaikan diperlukan upaya yang luar biasa.

Jumat, 26 Mei 2023 | 10:54 WIB - Kesehatan
Penulis: Wisanggeni . Editor: Wis

KUASAKATACOM, Cilacap- Pemerintah Kabupaten Cilacap mengupayakan seluruh warganya mendapatkan jaminan kesehatan melalui Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Hingga 1 Mei 2023, sebanyak 1,6 juta jiwa atau sekitar 80,42% telah tergabung JKN. Hal itu disampaikan Penjabat Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar dalam Rapat UHC yang digelar di Ruang Prasanda Pendopo Kabupaten Cilacap, Kamis (25/5/2023).

BERITA TERKAIT:
Pemkab Cilacap Terus Berupaya Seluruh Warganya dapat JKN
161 Pegawai PPPK di Cilacap Terima SK Pengangkatan
Pemkab Cilacap Optimalkan Budidaya Sidat
Mudahkan Nakes, Pemkab Cilacap Luncurkan Urat Nadi
Pemkab Cilacap dan Ombudsman RI Selenggarakan Pembinaan Pengelolaan Aduan

Menurut Yunita untuk mencapai UHC (Universal Health Coverage), Kabupaten Cilacap harus bisa mengejar capaian kepesertaan JKN minimal 95%-98%.

“Paling banyak yang tergabung ini yang PBI (Penerima Bantuan Iuran) yakni sekitar 900ribu. Nah yang PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) ini masih rendah, jadi harus kita sasar. UMKM, atau yang pekerja-pekerja di rumah ini perlu diedukasi dan diajak bergabung JKN,” katanya

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Yunita menyampaikan diperlukan upaya yang luar biasa. “Kalau tidak ada upaya luar biasa, untuk mencapai 95% akan sangat sulit,” lanjutnya.

Guna mencapai target UHC tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dr. Pramesti Griana Dewi menyampaikan beberapa upaya yang akan dilakukan diantaranya menyasar pedagang pasar, aplikasi JEMPOL (Jemput Pendaftaran Online) hingga audiensi dengan beberapa perusahaan yang belum menggunakan program JKN bagi karyawannya.

“Dengan menggunakan upaya tersebut, diharapkan dapat merekrut 235.500 peserta pada akhir tahun 2022,” paparnya.

Sebagai informasi, UHC, dilansir dari website KEMENKES RI, menurut WHO, adalah program yang akan menjamin masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan baik peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) dengan mutu yang baik dan tidak memberatkan masyarakat secara finansial.

***