Sempat 'Diolok-olok' Presiden Jokowi, Apa Itu SD Inpres?
Tujuan didirikannya SD Inpres antara lain mewujudkan cita-cita bangsa, salah satunya adalah program Wajib Belajar.
Sabtu, 17 Juni 2023 | 14:14 WIB - Ragam
Penulis:
. Editor: Wis
KUASAKATACOM, Semarang – SD Inpres menjadi perbincangan publik buntut pernyataan Presiden Jokowi soal pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN). Dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan bahwa alasan pemilihan tenaga kerja asing ke proyek pembangunan IKN bertujuan untuk menjaga kualitas barang yang dihasilkan.
Jokowi juga menegaskan, rencana yang sudah diusulkan dalam rapat di Istana Negara itu adalah khusus untuk sebagai pengawas dan bukan mandor. Ia ingin kualitas bangunan di IKN Nusantara bisa dipastikan terjamin.
BERITA TERKAIT:
Revisi UU MK, Undang Perhatian Para Akademisi, Praktisi Hukum Hingga Aktivis
Sultan HB Benarkan Jokowi Minta Dijembatani Bertemu Megawati
Sekjen PDIP: Kampanye Jokowi Buktikan Prabowo-Gibran Cermin Periode Ketiga Jokowi
Jokowi Resmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor Hari Ini
Gubernur Maluku Utara Terjaring OTT KPK, Presiden Jokowi: Hormati Proses Hukum
Lebih lanjut, Presiden mengatakan tidak ingin hasil pembangunan IKN seperti SD Inpres di era Presiden Soeharto.
"Nanti kalau jelek gimana kualitasnya? Jangan nanti hasilnya kayak SD Inpres mau?" kata Jokowi di sela kunjungannya ke ke Pasar Menteng Pulo belum lama ini.
Lantas, apa sebenarnya SD Inpres itu? Berikut penjelasannya.
SD Inpres merupakan singkatan dari Sekolah Dasar Instruksi Presiden. Hal itu karena Sekolah Dasar ini dibangun atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto di era Orde Baru untuk memperluas dan meratakan kesempatan belajar anak usia SD, sekitar 7-12 tahun.
Sama seperti sekolah-sekolah pada umumnya, pembangunan SD Inpres dilengkapi dengan sarana dan prasarana sekolah, terutama di daerah terpencil dan perdesaan. Program ini meliputi pembangunan gedung-gedung sekolah dilengkapi dengan penyediaan guru, buku, hingga sarana penunjang belajar lainnya.
Tujuan didirikannya SD Inpres antara lain mewujudkan cita-cita bangsa, salah satunya adalah program Wajib Belajar. Program ini mewajibkan setiap anak yang berusia 8 tahun memperoleh pendidikan dasar.
Selain itu, SD Inpres menjadi salah satu terobosan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya di perdesaan.
Pembangunan SD Inpres
Pembangunan SD Inpres dimulai setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 Tahun 1973 tentang pembangunan Sekolah Dasar pada Pelita II, seperti dikutip dari laman Indonesia.go.id. Pada periode 1993-1994, tercatat hampir 150 ribu unit SD Inpres telah dibangun.
Seiring dengan itu, ditempatkan pula lebih dari 1 juta guru Inpres di sekolah-sekolah tersebut. Total dana yang dikeluarkan untuk program ini hingga akhir Pembangunan Jangka Panjang Tahap (PJPT) I mencapai hampir Rp6,5 triliun.
Atas keberhasilan program SD Inpres ini, pada 19 Juni 1993 UNESCO memberikan penghargaan kepada Presiden Soeharto berupa Piagam The Avicenna. Avicenna diambil dari nama seorang tokoh ilmu pengetahuan dari Dunia Islam di abad X yang dikenal dengan nama lbnu Sina.
***tags: #presiden jokowi #sd inpres #soeharto #pendidikan #sekolah dasar
Email: [email protected]
KOMENTAR
BACA JUGA
TERKINI
BMKG Prakirakan Sebagian Besar Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini
07 Desember 2024
Inovasi Permen Jelly Ramah Diabetes Karya Mahasiswa UNAIR
07 Desember 2024
Sebanyak 250 Penyandang Disabilitas Siap Jadi Relawan Kebencanaan
07 Desember 2024
Tokopedia dan ShopTokopedia Bagi Tren Belanja Online Kuartal IV 2024
07 Desember 2024
Pemkab Boyolali Raih Penghargaan IGA 2024 sebagai Kabupaten Terinovatif
07 Desember 2024
Polres Tangsel Bekuk Tujuh Tersangka Judi Online Jaringan Internasional
07 Desember 2024
Stabilitas Politik Terjaga, Pj Gubernur Jateng Raih Penghargaan Satria Leadership Award
07 Desember 2024
Pemkab Sragen Raih Tiga Besar Kabupaten Terinovatif dalam Penghargaan IGA 2024
07 Desember 2024
KONI Kota Semarang Dorong IOCO Lebih Efektif Gunakan Anggaran
07 Desember 2024
Treasure Comeback dengan Last Night Bawa Angin Segar dengan Konsep Kebebasan
07 Desember 2024