Penyakit-penyakit yang Kerap Muncul di Pemilu Menurut Mahfud Md: Politik dan Hoaks 

KUASAKATACOM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyatakan ada beberapa masalah dan yang harus diantisipasi menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. 

Menurut Mahfud, masalah-masalah tersebut menyerupai "penyakit". Yang pertama, kata Mahfud, adalah politik uang. Menurutnya, politik uang sering muncul menjelang dan saat Pemilu berlangsung.

BERITA TERKAIT:
Mahfud MD akan Tingkatkan Perlindungan TKI di Malaysia
Didukung Pengusaha dan Pelaku UMKM, Ganjar: Ayo Majukan UMKM agar Naik Kelas
Mahfud MD Pastikan Pulau Galang Tak akan Jadi Tempat untuk Pengungsi Rohingya
Mahfud MD: Jangan Mau Pilih Pemimpin Cuma karena Dikasih Duit 
Negara Lain Tutup Akses untuk Rohingya, Mahfud MD: Mereka Awalnya Cuma Transit di Indonesia Lama-lama Jadi Tempat Tujuan 

"Beberapa 'penyakit' dari Pemilu yang harus kita antisipasi dari sekarang. Pertama kemungkinan terjadinya politik uang. Yaitu upaya memenangkan Pemilu melalui pembelian dukungan," ungkap Mahfud dalam acara Forum Diskusi Sentra Gakkumdu Wujudkan Pemilu Bersih di Surabaya seperti dikutip dari channel YouTube Kemenko Polhukam, Selasa (8/8/2023).

Mahfud mengatakan, politik uang ini banyak modusnya. Mulai dari memanfaatkan pejabat-pejabat di kecamatan hingga pemberian uang ke pemilih sebelum mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS).

"Pembelian dukungan, banyak ada yang borongan, melalui pejabat-pejabat di kecamatan, di KPU, banyak lho. politik uang, sering dibeli lewat mereka, ada juga yang eceran, yang sering disebut serangan fajar," kata Mahfud. 

Mahfud menuturkan, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), peningkatakan volume terjadinya korupsi, sejalan dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Hal ini, kata Mahfud, yang menyebabkan politik uang masih terjadi saat Pemilu.

"Ketika Pemilu belum serentak, tampak jelas di mana akan ada Pilkada di situ peningkatan korupsi terjadi. Berarti, Pemilu ini selalu diiringi dengan terjadinya upaya korupsi atas keuangan negara. Sebabnya penangkapan-penangkapan biasanya banyak terjadi menjelang Pemilu," tutur Mahfud.

Yang kedua, tambah dia, adalah banyak hoaks atau berita-berita bohong yang beredar di media sosial. Mahfud mengatakan, hoaks atau berita bohong itu dapat berpotensi memecah belah dan menimbulkan polarisasi di tengah masyakarat.

"Tidak bisa atas nama demokrasi, lalu orang memecah belah kehidupan bangsa dan negara kita. Membuat fitnah, mencaci maki dan sebagainya atas nama dmeokrasi dan hak asasi," tambah Mahfud.