Pemerintah Pertimbangkan Opsi Sistem in 1 Kendaraan Roda Empat untuk Atasi Polusi Udara Jakarta

KUASAKATACOM, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mulai mempertimbangkan penerapan sistem 4 in 1 atau minimal empat orang dalam satu mobil untuk mengurangi penggunaan kendaraan roda empat. Tindakan ini diambil untuk mengurangi dampak polusi udara di Jabodetabek. 

"Berkaitan utilitas kendaraan, utilitas ini banyak yang menggunakan satu orang atau maksimal 2 orang, maka dipertimbangkan untuk membuat 3 in 1 itu jadi 4 in 1," kata Budi Karya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/8/2023).

BERITA TERKAIT:
Pemerintah Pertimbangkan Opsi Sistem in 1 Kendaraan Roda Empat untuk Atasi Polusi Udara Jakarta

"Jadi katakanlah yang dari Bekasi, Tangerang, Depok mereka bersama ke kantor gantian mobilnya sehingga jumlahnya menurun," sambungnya.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar masalah kualitas udara di Jabodetabek ditangani dengan serius dan intensif. Selain kebijakan 4 in 1, Budi menuturkan pemerintah akan memperketat uji emisi kendaraan yang keluar masuk Jabodetabek.

Budi menyampaikan Kemenhub akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kepolisian dalam penegakan hukum bagi warga yang melanggar uji emisi. Dia memastikam kendaraan yang tak lolos uji emisi tak diperbolehkan melintas di Jabodetabek.

"Nanti (Kemenhub) bersama-sama pemda, bersama juga dengan kepolisian melakukan law enforcement kita perbanyak. Jika kendaraan tidak lolos uji emisi mereka tidak memiliki hak melakukan perjalanan di Jabodetabek," jelasnya.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan akan meminta PLN untuk menambah penyediaan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPKLU) untuk pengguna kendaraan listrik. Budi Karya juga meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengintensifkan penggunaan kendaraan listrik.

"Saya sampaikan penggunaan EV ini perlu intensif Pak Gubernur lakukan saya lakukan tidak saja instansi pemerintah tapi swasta di Jabodetabek mulai menggunakan EV dari motor, dari mobil, dan bersamaan dengan yang lain," tutur Budi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkap penyebab buruknya kualitas udara di Jabodetabek. Bahkan, kualitas udara di DKI Jakarta sempat berada di peringkat terendah dunia.

"Pagi ini kita rapat terkait kualitas udara di Jabodetabek yang selama 1 pekan terakhir kualitas udara di Jabodetabek sangat-sangat buruk. Dan tanggal 12 Agustus 2023 yang kemaren kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat," jelas Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Senin (14/8/2023).

Dia menyampaikan buruknya kualitas udara di Jabodetabek salah satunya dikarenakan kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi.

Penyebab lainnya, kata Jokowi, karena pembuangan emisi dari transportasi. Selain itu, aktivitas industri di wilayah Jabodetabek.