Gus Yasin Ingatkan Isu Strategis Pemilu yang Harus Diwaspadai

KUASAKATACOM, Semarang - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengingatkan sejumlah isu strategis yang biasanya muncul saat pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk diwaspadai. Pesan itu disampaikannya saat menghadiri Rakor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) "Menjaga Kondusifitas Wilayah Jateng dalam rangka Sukses Pemilu Serentak tahun 2024" di Wisma Perdamaian, Senin (04/09/2023).

"Isu-isu strategis yang menjadi potensi permasalahan yaitu, ada keberpihakan ASN atau aparat lain dalam mendukung dan memfasilitasi peserta Pemilu atau pilpres. Ada juga politik transaksional caleg, pasangan calon, tim kampanye, dan tim sukses, penggunaan medsos untuk black campaign, dan penyebaran isu hoax, politik identitas, dan ujaran kebencian serta pelaksanaan tahapan Pemilu serta penyusunan daftar pemilih," kata Gus Yasin. 

BERITA TERKAIT:
Perdebatan Panjang Sistem Pemilu, Sumanto: Saat ini Sangat Liberal dan Berbiaya Tinggi
Wabup Gunungkidul Berikan Pembinaan Politik kepada Warga Watusigar
UIN RM Said Surakarta Luncurkan Kelas Penyelesaian Sengketa Pemilu Pertama di Indonesia
KPU Brebes Bersyukur Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 Berlangsung Sukses dan Aman
KPU Brebes Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pilgub Jateng dan Pilkada Brebes

Isu-isu yang berpotensi menimbulkan kerawanan di masyarakat tersebut, harus dicegah. Butuh kerja sama dari berbagai pihak, untuk melakukan pencegahan. Baik dari penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, organisasi masyarakat maupun partai politik. Dari pihak penyelenggara misalnya, pencegahan dilakukan dengan meningkatkan pelayanan, mulai dari proses pencalonan, akurasi data, dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. 

"(Dari)  parpol hendaknya meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam proses pencalonan dan melakukan pendidikan politik yang intensif sepanjang tahapan pilkada," tuturnya.

Untuk pemerintah daerah, lanjutnya, punya kewajiban untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pilkada. Selain itu, pemerintah daerah harus mengintensifkan forum-forum komunikasi, baik FKPD maupun Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk konsolidasi dan pencegahan potensi kerawanan. 

"Saya minta juga Polri/ TNI, BIN, BINDA dan unsur intelijen harus lebih menguatkan koordinasi untuk mencegah potensi konflik horizontal dan vertikal berdasarkan pemetaan indeks kerawanan Pemilu 2024," ungkapnya.

Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah peran organisasi kemasyarakatan dan jaringan relawan. Kelompok organisasi kemasyarakatan dan jaringan relawan perlu memperluas jaringan pemantauan Pemilu dan pilkada, untuk meningkatkan kesadaran politik yang demokratis. 

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jateng Muhammad Amin menyambung, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Jateng, rata-rata masuk dalam kategori rawan sedang. Konstruksi IKP ini terdiri dari empat dimensi, yakni konteks sosial politik, penyelenggaraan Pemilu, kontestasi dan partisipasi. 

Muhammad Amin menjelaskan, untuk konteks sosial politik, indeksnya sebesar 27,14%, penyelenggaraan Pemilu 54,48%, kontestasi 31,24%, dan partisipasi sebesar 0,14%. Angka indeks ini, menurutnya, bisa berubah melalui upaya-upaya pencegahan, koordinasi dan partisipasi dari pemerintah daerah.

***