DPRD Cilacap Harap RAPBD 2024 Utamakan Pembangunan dan Akomodir Program untuk Masyarakat

KUASAKATACOM, Cilacap- Rapat Paripurna kembali digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cilacap terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2024. 

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat dan digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Cilacap, Kamis (14/9/2023).

BERITA TERKAIT:
DPRD Kabupaten Kebumen Gelar Rapat Paripurna Bahas Raperda Perubahan APBD
Audiensi dengan Bupati dan DPRD, KONI Wonosobo Ajukan Anggaran Rp 2,5 M untuk Pra-Porprov Jateng
APBD DKI Jakarta 2025 Tertinggi Sepanjang Sejarah
Pemkab Cilacap Tetapkan APBD Tahun 2025 Sebesar Rp3,827 Triliun
Digelontor Anggaran DAK, Pemkab Brebes Adakan Lelang Dini untuk Proyek 2025

Kedelapan fraksi dalam rapat tersebut menyatakan setuju agar Raperda dibahas lebih lanjut. Secara umum, fraksi-fraksi tersebut berharap agar pemerintah mengutamakan pembangunan yang menunjang alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan infrastruktur jalan serta segala hal yang dapat mengakomodir semua program yang bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat Kabupaten Cilacap.

Menanggapi hal tersebut, Pj Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar mengatakan bahwa RAPBD Tahun Anggaran 2024 telah dialokasikan anggaran untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan, pemasangan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dengan skala prioritas pada ruas jalan yang memerlukan penanganan segera, pembangunan Puskesmas, serta pembangunan sarana prasarana pengairan.

Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM), juga akan terus mendorong peran Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) Cilacap untuk menjadi pengelola data base UMKM dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya tumpang tindih calon penerima program dari pemerintah.

“Selanjutnya berkaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cilacap, dapat saya sampaikan bahwa pelaksanaan program kegiatan pada RAPBD 2024 diprioritaskan untuk menuntaskan 37 desa miskin ekstrem melalui intervensi terhadap 8 variabel PKE yang meliputi Rumah Tidak Layak Huni, air bersih, jamban, listrik, masyarakat tidak bekerja, anak tidak sekolah, individu resiko stunting, dan disabilitas,” ungkap Yunita.

Ia menambahkan terhadap upaya percepatan penurunan stunting untuk mencapai 14% di tahun 2024, pelaksanaan kegiatan tahun 2024 diarahkan pada percepatan implementasi inovasi “Kancing Merah” yaitu Gerakan Cegah Stunting Masa Depan Cerah antara lain melalui kegiatan sosialisasi gizi seimbang dan pelatihan memasak PMT pangan berbasis lokal, pemantauan pertumbuhan serentak, pencatatan dan validasi data hasil Pentak, pemberian PMT bagi balita resiko stunting, pemberian PMT pada ibu hamil, pemicuan dan sosialisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) serta penyediaan air bersih.

Kemudian sebagai tindak lanjut pemberian insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW di tahun ini, Pemkab Cilacap juga telah mengalokasikan dana sebesar 13,68 miliar rupiah dalam RAPBD Tahun Anggaran 2024.