Rapat Paripurna Ke-30 DPRD Grobogan: Pemandangan Umum Fraksi Dewan Soal Raperda APBD 2024

KUASAKATACOM, Grobogan - DPRD Grobogan menggelar Rapat Paripurna ke-30 yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) PBD Kabupaten Grobogan pada Rabu (13/9/2023). Dalam kesempatan itu, sejumlah fraksi dewan menyampaikan pemandangan umum soal Raperda tersebut.

Hadir memimpin rapat yakni Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto. Selain itu, hadir pula wakil Bupati Grobogan Bambang Pujiyanto dan segenap Forkopimda Kabupaten Grobogan.

BERITA TERKAIT:
Rapat Paripurna DPR RI Sahkan RUU APBN 2026 Menjadi Undang-Undang
DPRD Cilacap Sepakat untuk Bahas Lanjutan Empat Raperda Pembangunan Daerah
Raperda Ditetapkan, Pemprov Jateng Terapkan Organisasi yang Miskin Struktur tapi Kaya Fungsi
DPRD Kabupaten Kebumen Gelar Rapat Paripurna Bahas Raperda Perubahan APBD
Syamsul Jawab Pandangan Fraksi DPRD Cilacap tentang RPIK

Pemandangan umum pertama disampaikan oleh juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan, Rio Ardian, yang meminta penjelasan dari Bupati terkait kenaikan gaji ASN sebesar 8% dan pensiunan sebanyak 12% sesuai rapat tahunan DPR RI Agustus lalu.

"fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan apakah kebijakan umum belanja daerah sudah termasuk menampung kenaikan gaji ASN. Kedua, fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan besarnya nominal kenaikan gaji ASN secara umum kalau sudah ada," kata Rio.

Terkait dengan pendapatan di Dinas Kesehatan (Dinkes), kata Rio, pihaknya menyoroti adanya target pendapatan retribusi mencapai Rp203.993.482.000. Pihaknya berharap target itu bisa terpenuhi dan tidak ada perubahan APBD, sehingga pihaknya meminta penjelasan realisasi pendapatan dari RSUD Ki Ageng Selo dan RSUD Ki Ageng Getas Pendowo sampai Agustus 2023.

Usai fraksi PDI Perjuangan, giliran fraksi Karya Sejahtera yang buka suara. Juru Bicara fraksi Karya Sejahtera, Ahmad Sidik, meminta penjelasan pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dalam RAPBD direncanakan senilai Rp720.527.000. 

"fraksi Karya Sejahtera mohon penjelasan potensi kenaikan tersebut dari sektor apa saja. Kedua, fraksi Karya Sejahtera mohon penjelasan realisasi pelayanan persembahan atau kebersihan sampai Agustus 2023," kata Sidik.

Pada bidang belanja, fraksi Karya Sejahtera menyoroti sub kegiatan pada DLH, yaitu pelaksanaan rehabilitasi dengan belanja pegawai senilai Rp1.000.000, belanja barang dan jasa senilai Rp13.516.000, serta belanja hibah senilai Rp185.484.000.

Selanjutnya, dari perwakilan fraksi Demokrat Amanat Berkarya, Mashadi Muryanto, meminta penjelasan pendapatan dari DPUPR yang dianggarkan senilai Rp1.682.000.000. Rencana pendapatan itu mengalami kenaikan cukup signifikan. Namun pihaknya meminta penjelasan kenaikan tersebut.

"fraksi Demokrat Amanat Berkarya mohon penjelasan tidak adanya retribusi biaya cetak peta. Kedua, fraksi Demokrat Amanat Berkarya mohon penjelasan realisasi retribusi persetujuan bangunan gedung sampai Agustus 2023," ujar Mashadi.

Terkait dengan belanja, kata Mashadi, pihaknya meminta penjelasan pada Dinas Kesehatan sub kegiatan pengelolaan kesehatan ibu hamil yang dianggarkan senilai Rp3.874.072.800 yang diperkenalkan untuk belanja barang dan jasa.

"fraksi Demokrat Amanat Berkarya mohon penjelasan jumlah ibu hamil yang akan ditangani. fraksi Demokrat Berkarya mohon penjelasan rincian belanja barang dan jasa tersebut untuk apa saja. fraksi Demokrat Amanat Berkarya mohon penjelasan apakah ada sub kegiatan penanganan stunting, kalau ada di mana saja kegiatan tersebut," kata Mashadi.

Juru Bicara fraksi Gerindra, Karyoso, meminta penjelasan pada pendapatan dan retribusi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang direncanakan senilai Rp3.932.930.000. Namun pada retribusi tera ulang senilai Rp0. Sehingga meminta penjelasan alasan sektor tersebut tidak ada pemasukan.

Terkait dengan belanja daerah, Karyoso, menyoroti di DPUPR pada sub kegiatan pembangunan kekuatan tebing dianggarkan senilai Rp6.375.194.760 yang dipergunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

"fraksi Gerindra mohon penjelasan rincian penggunaan anggaran tersebut. Kedua, fraksi Gerindra mohon penjelasan lokasi dan tempat di mana saja. Ketiga, Gerindra mohon untuk alasan jumlah anggaran hibah yang diperoleh dari pemerintah pusat dan peruntukannya untuk apa saja," kata Karyoso.

Setelah penyampaian pemandangan umum masing-masing fraksi, Rapat Paripurna ditutup dan selanjutnya pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2024 akan dilanjutkan dengan agenda jawaban Bupati Grobogan terhadap pemandangan umum fraksi dewan. (adv)