Jumlah DPT di Jateng Capai 28 Juta Jiwa, 32 Persen Kalangan Milenial

KUASAKATACOM, Semarang- Saat ini, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jawa Tengah pada Pemilu 2024 mencapai 28.289.413 orang, terdiri dari 14.113.893 laki-laki dan 14.175.520 pemilih perempuan. Penyusunan data pemilih ini terus dikoordinasikan dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Secara rinci, gambaran pemilih di Jawa Tengah adalah kategori Pre Boomer (pemilih yang lahir sebelum 1945) sebanyak 2,16% atau 611.919 pemilih, kategori Baby Boomer (lahir tahun antara 1946-1964) sebanyak 16,62% atau 4.702.658 pemilih. 

BERITA TERKAIT:
Pantarlih Desa Dukuhturi Bumiayu Langsung Turun Lapangan Lakukan Coklit Usai Dilantik
Lapas Brebes Ikuti Rakor KPU Persiapan Pemilu 2024
Pemprov Jateng Gencarkan Sosialisasi untuk Genjot Partisipasi Pemilih Pemula
Nana Sampaikan Tiga Poin Penting untuk Menyukseskan Pemilu 2024
Wujudkan Sinergitas Unsur Penyelenggara Pemilu, Polresta Cilacap Gelar Operasi Mantap Brata Candi

Sedangkan kategori Generasi X atau Gen-X (lahir kisaran 1965-1980) sebanyak 28,34% atau 8.017.620 pemilih, kategori Milenial (lahir kisaran tahun 1981-1996) sebanyak 32,05% atau 9.065.832 pemilih, dan kategori Generasi Z atau Gen-Z (lahir kisaran tahun 1997-2007) sebanyak 20,83% atau 5.891.384 pemilih.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs Nana Sudjana dalam sambutannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam rangka persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 atau Pengamanan Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Polda Jateng di Hotel Patra Jasa, Kota Semarang, Selasa (10/10/2023).

"Sampai saat ini DPT di Jawa Tengah dari jumlah penduduk sebesar 37 juta pemilih, DPT kita ada 28,3 juta pemilih, tetapi masih fluktuatif karena masih dapat bertambah atau berkurang meskipun dalam jumlah kecil," jelas Nana. 

Adapun terkait dengan pengamanan di Jateng, Pemprov Jateng terus meningkatkan kolaborasi dengan Polda Jateng dan Kodam IV Diponegoro. Nana menyatakan, secara prinsip Jawa Tengah sudah siap untuk melaksanakan Pemilu 2024 dengan aman dan damai.

Pemetaan wilayah rawan juga sudah dilakukan bersama dengan penyelenggara pemilu dan TNI-Polri. Secara umum berdasarkan indeks kerawanan pemilu, Jawa Tengah masuk dalam kategori rawan sedang. Namun, ada tujuh  kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masuk dalam kategori rawan tinggi, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Kendal.

"Data dari Bawaslu, Jawa Tengah berada di daerah rawan sedang. Seperti disampaikan Kapolda dan Pangdam bahwa ketika pemilu itu tidak ada daerah aman dan tenang. Semua ada rawannya, kategori rawan sangat tinggi, rawan tinggi, dan rawan sedang. Kelihatannya di sini tenang tetapi saya ingatkan soal kesiapsiagaan. Rasa aman ini harus betul-betul dijaga untuk menjaga stabilitas Jawa Tengah," sambung Nana. 

Oleh karena itu, Nana meminta, pemetaan harus terus dilakukan, termasuk mengawasi penyebaran berita hoaks selama tahapan pemilu. Sebab waktu kampanye pemilu kali ini hanya sela 75 hari sehingga manuver dan aktivitas peserta kampanye akan sangat masif.

Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, Operasi Mantap Brata 2023-2024 akan mulai diberlakukan pada tanggal 19 Oktober 2023. Rakor lintas sektoral ini untuk memantapkan kembali kesiapan pengamanan pemilu di Jawa Tengah. 

Setidaknya akan ada 21.300 personel yang akan dikerahkan untuk pengamanan pemilu di Jawa Tengah. Jumlah itu masih ditambah personel dari TNI sebanyak 5.570. Personel gabungan itu akan berjaga di 117.299 tempat pemungutan suara (TPS) dan tempat-tempat vital termasuk kantor KPU dan Bawaslu, serta objek vital lain. "Hampir 22 ribu personel kita yang akan tersebar di 117 ribu TPS di Jateng," katanya.

Luthfi menambahkan, untuk mengantisipasi konflik yang ada di masyarakat, Polda Jateng juga membentuk Satgas Cooling System. Satgas ini bertugas mendinginkan masyarakat atau meredam percikan konflik yang ada di masyarakat. Satgas ini terdiri atas satgas manajemen media, ada satgas manajemen sosial, dan satgas manajemen kemitraan.