Pemkab Cilacap Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan

KUASAKATACOM, Cilacap- Pemerintah Kabupaten Cilacap berhasil menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya dari 11,02% pada tahun 2022 menjadi 10,99% pada tahun 2023. Berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) hingga September 2023, sejumlah variabel kinerja indikator kemiskinan mengungkapkan pencapaian yang positif.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Cilacap, Sujito pengentasan kemiskinan di Cilacap itu termasuk yang paling kecil di wilayah Barlingmascakeb.

BERITA TERKAIT:
Pemkab Cilacap Gelar Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1446 H
Pemerintah Kabupaten Cilacap Adakan Konsultasi Publik untuk RKPD 2026
Arief Irwanto Dorong Pemkab Cilacap Lebih Inovatif Gelar Kegiatan untuk Majukan Perekonomian Lokal
Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Pertamina Resmikan Tugu Sakanti Dahana Patra
Pemkab Cilacap Laksanakan Uji Coba Pemberian Makanan Bergizi

”Berkat dukungan seluruh komponen masyarakat, pemerintah, maupun swasta, penanganan kemiskinan di Kabupaten Cilacap telah berjalan dengan baik dan ada bukti penurunan,” ucapnya, Jumat (27/10/2023).

Selain itu, Sujito juga menjelaskan pencapaian terhadap sejumlah variabel yang telah dicapai dalam berbagai aspek permasalahan kemiskinan. Untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), dari jumlah awal 1837 unit rumah tidak layak huni, sampai dengan hari ini sudah tertangani secara tuntas.

Sedangkan untuk akses sambungan listrik, dari 280 masyarakat yang belum memiliki sambungan listrik sendiri, sudah tertangani secara tuntas di tahun 2023 dengan anggaran yang bersumber dari pemerintah provinsi Jawa Tengah.

Ia juga memaparkan rencana penanganan akses air bersih dan jambanisasi. Untuk akses air bersih, dari total kebutuhan 2.085 rumah, sampai dengan hari ini tinggal tersisa 1.196 rumah yang belum memiliki akses air bersih. Terkait dengan jambanisasi, dari 1.788 rumah, saat ini masih tersisa 771 KK yang belum tertangani.

Adapun untuk variabel masyarakat yang tidak bekerja dari jumlah awal 4.889 belum tertangani sepenuhnya dan masih menyisakan 1.019 orang. Sejumlah variabel ini rencananya akan dituntaskan pada tahun anggaran 2024.

Sedangkan penanganan risiko keluarga stunting sebanyak 417 KK, 547 anak tidak sekolah, dan 55 orang masyarakat penyandang disabilitas telah ditangani secara keseluruhan. “Ini akan kami selesaikan pada tahun 2024. Kami percaya bahwa upaya bersama pemerintah, swasta, dan masyarakat akan terus membawa perubahan positif,” pungkasnya.