Universitas Paramadina Ada Diskusi "Ancaman Matinya Demokrasi Indonesia"

KUASAKATACOM, Jakarta- Kehendak kebudayaan bangsa Indonesia, ditentukan oleh UUD 1945. Harapan reformasi pemimpin sebagai solusi tapi ternyata merupakan kelanjutan masalah. Ke depan terjadi masalah yang lebih besar lagi, karena pendekatan yang diharapkan berdasarkan UUD 1945 tapi ternyata dalam perjalanannya malah semakin jauh.

Hal itu disampaikan Eros Djarot pada Diskusi Publik dengan tema "Ancaman Matinya demokrasi Indonesia" di Universitas Paramadina, Senin (30/10/2023). Diskusi tersebut diselenggarakan secara hybrid dihadiri peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, aktivis, ekonom, dan masyarakat umum.

BERITA TERKAIT:
Urun Rembuk PTS: Menata Arah Perguruan Tinggi Swasta yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Universitas Paramadina dan GoTo Luncurkan Program Beasiswa untuk Anak Driver Gojek
Handi Risza: Pemda Jangan Jadikan PBB-P2 Jalan Pintas Tambah PAD
Isi Diskusi di Universitas Paramadina, Rosan Roeslani Tekankan Pentingnya Investasi Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi
Paramadina Menorehkan Prestasi Internasional: Raih Juara 4 di IDeA 2025 di Malaysia

"Saat pertama kali masuk pemerintahan setelah orde baru, masih bisa membangun berbagai hal, seperti jalan tol, dan lainnya. Bayaran yang diberikan pemerintah sesuai yang ditawarkan, bisa berupa batubara, sehingga berbagai kesempatan terbuka dengan sangat luasnya, BUMN masih punya tangan. Hari ini kita gak bisa, dari satu sisi terjadi dekadensi luar biasa." kata Eros Djarot, dalam keterangan resmi Universitas Paramadina, Selasa (31/10).

Eros Djarot melihat Presiden baru yang mendatang, akan sibuk dengan IKN mengurusi penyesuaian, sinkronisasi, pola komunikasi, adaptasi, dan lain sebagainya. Ia tidak akan membiarkan orang untuk merusak puluhan juta ras-nya sendiri, kemenangan rakyat Indonesia ini merupakan tujuan bersama.

"Kepura-puraan sering dijadikan sesuatu yang sakral, dan itu sebetulnya penuh kebohongan, karena yang nyatanya tidak pernah disentuh," imbuhnya. 

Menurut Sekjen Serikat Mahasiswa (SEMA) Universitas Paramadina, Afiq Naufal, demokrasi bekerja melalui 2 sisi. Sisi pertama Value of Democracy atau nilai-nilai demokrasi dan sisi kedua adalah Rule of the Law atau hukum dalam negara. demokrasi adalah metodologi untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut.

"Sayangnya sejak awal pemerintahan Jokowi gejala untuk menjerumuskan demokrasi telah tercium. Legislatif yang didominasi partai Jokowi dan partai pengusungnya  mereduksi asas check and balance. DPR tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai pengawas dari eksekutif, malah melegitimasi seluruh hajat dari eksekutif." ujarnya.

Mega proyek yang dibangun pro-kapital pun tanpa mempertimbangkan kajian akademis secara komprehensif maupun pelembagaan audit seperti IKN, PSN, dijalankan dengan sangat sporadis. Bahkan seringkali mengorbankan Hak Asasi rakyat kecil demi oligarki.

"Paling dekat kita lihat Ketua MK Anwar Usman, ipar Jokowi atau paman dari Gibran, memuluskan jalur sutra politik dinasti. Memuluskan kembalinya kematian demokrasi melalui nepotisme. Padahal dengan sangat jelas konstitusi kita mengecam hal tersebut." pungkasnya.

***