Tiga ASN Kota Semarang Disanksi karena Langgar Netralitas, Satu Orang Diberhentikan Tak Hormat 

"Ini juga menjadi peringatan bagi ASN lain, agar pada pemilu tidak melanggar netralitas karena sanksi tegas akan diterapkan sesuai bobot pelanggarannya,"

Minggu, 19 November 2023 | 21:20 WIB - Ragam
Penulis: Issatul Haniah . Editor: Fauzi

KUASAKATACOM, Semarang - Tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Semarang menerima sanksi karena melanggar netralitas Pemilu. Ketua Bawaslu Kota Semarang Arief Rahman mengatakan hal ini semestinya menjadi pelajaran bagi ASN lainnya agar berhati-hati dalam bertindak.

"Ini juga menjadi peringatan bagi ASN lain, agar pada pemilu tidak melanggar netralitas karena sanksi tegas akan diterapkan sesuai bobot pelanggarannya," ujar Arief usai Apel Siaga Pengawasan Kampanye 2023 di Kantor Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Minggu (19/11). 

BERITA TERKAIT:
Kalapas dan Sejumlah Petugas Lapas Brebes Coblos Kertas Suara Pemilu 2024 di TPS Lokasi Khusus 901
Kemenkumham Jateng Ajak Pegawai Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024
Pemkab Cilacap Peringati Isra Miraj di Pendopo Wijayakusuma Cakti
Hasil SPI KPK 2023, Jateng Raih Predikat Integritas Tertinggi
Bupati Sragen Berpesan ke ASN: Loyalitas Perlu dan Wajib Dilakukan

Hingga saat ini pada pelaksanaan pemilu, lanjut Arief Rahman, sudah tiga ASN yang ditindak karena melanggar netralitas, yakni satu orang merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang ikut terlibat dalam pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg).

Atas pelanggaran tersebut, demikian Arief Rahman, Bawaslu sudah merekomendasikan kasus ini kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan hasil keputusan KASN yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat. 

Sedangkan dua ASN lain, ungkap Arief Rahman,  yakni sekretaris kecamatan dan lurah yang mengikuti sebuah kegiatan politik dan dikasih caption tertentu mengarah ketidaknetralan, sehingga kasus keduanya juga diteruskan ke KASN untuk dilakukan pemeriksaan.

Keduanya kemudian diberikan sanksi, ujar Arief Rahman, yakni melakukan pernyataan terbuka ( berupa menyampaikan pernyataan saat kegiatan) atau tertutup ( berupa menyampaikan pernyataan saat kegiatan) termasuk sanksi dari Pemerintah Kota Semarang.  

"Keduanya dari Pemkot Semarang diberi sanksi berupa pengurangan tunjangan kinerja," tambahnya.

Dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran serupa, menurut Arief Rahman, terus dilakukan sosialisasi agar ASN tetap netral pada pemilu ini, bahkan dalam setiap kegiatan politik di lapangan selalu kita minta agar menyingkir, tetapi jika peringatan tidak diindahkan maka tidak segan akan diproses. 

"Kota Semarang termasuk rawan pelanggaran netralitas, pada Pemilu 2019 lalu ada 45 kasus dan  Pilkada 2020  tercatat ada 45 kasus pelanggaran netralitas oleh ASN,"ungkapnya.

***

tags: #asn #bawaslu #kota semarang #sanksi #netralitas

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI