BPN Jateng: Perlu Peran Kepala Daerah Sertifikasi Tanah Warganya

KUASAKATACOM, Semarang – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah (Kanwil BPN Jateng) menyebut perlu peran kepala daerah mensukseskan sertifikasi tanah di Jawa Tengah. Sebab, tak semua warga mampu secara finansial untuk mengurus sertifikasi.

Kepala Kanwil ATR/BPN Jateng Dwi Purnama mengatakan saat ini di Jateng diperkirakan ada 20 juta bidang telah terukur dari target 21 juta bidang. Sementara progres target dari 800 ribu sertifikat yang diselesaikan 82 persen sedangan sisanya masih tunggu pengumuman. 

BERITA TERKAIT:
Ahmad Luthfi Dorong Kepala Daerah Kreatif Cari Sumber Dana Pembangunan
Indonesia Ditangan Anak Muda, Daftar Pemimpin Muda yang Berhasil Memenangkan Pilkada
Semangat Bangun Jawa Tengah, Taj Yasin Ikuti Retreat di Akmil
Kepala Daerah Diminta Jaga Kerukunan Umat Beragama
Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang: Daftar yang Mengikuti dan Menunda Kehadiran

“Sedangkan target pengukuran bidang ditahun ini ditargetkan 1 juta. Insyaallah penyertifikatan sampai akhir tahun 2023 sudah mencapai 98 persen,” kata Dwi, saat Launching sertifikat Elektronik dan Penyerahan sertifikat Hak Atas tanah, di Kantor Balaikota Semarang, Senin (4/12).

Dia mengatakan saat ini banyak masyarakat yang mengeluhkan biaya Pra Sertifitat yang mesti dikeluarkan masyarakat. Oleh karena itu, dia menghimbau peran serta kepala daerah membantu warganya untuk biaya sertifikasi.

“Pemerintah daerah bisa menganggarkan untuk membantu beaya pra sertifikat melalui mekanisme yang ada. Saya sudah konsultasi dengan KPK dan Kejati bahwa ini sudah ada Instruksi Presiden (Inpres) soal percepatan sertifikasi lahan milik masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Dwi, saat ini BPN hanya menganggarkan untuk pengukuran lahan saja, sedangkan untuk Pra sertifikasi dibebankan masyarakat. Untuk kepengurusan biaya Pra sertifikat sesuai surat keputusan bersama tiga menteri senilai Rp, 150 ribu. 

“Kayaknya nilai itu kecil, tapi kalau warga mengeluh ya memang mereka tidak punya uang, jadi pemda bisa bantu. Misal ini orang punya 4 sertifikat letter c, namun ia hanya mampu mengusu satu, nah sisanya ini kan ganjelan buat kami,” ungkapnya.

Dwi mengatakan ada beberapa daerah yang capaian proses sertifikasi lahan masih berjalan kurang optimal, yakni Kabupaten Purworejo, Kebumen, Tegal, Pekalongan dan Jepara. Sedangkan untuk Kota Semarang paling cepat dalam prosesnya.

Dalam Penyerahan sertifikat yang dipimpin Presiden Jokowi secara daring dari Jakarta itu, ada skeitar 200 masyarakat penerima sertifikat datang untuk menerima langsung. Mereka berasal dari Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kendal dan Kabupaten Semarang.