Kalapas Brebes, Isnawan beserta jajarannya secara virtual mengikuti Pembukaan Monev Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenkumham RI Triwulan IV Tahun 2023 yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Harper Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (5/12/2023). Foto. Eko S/kuasakata.com

Kalapas Brebes, Isnawan beserta jajarannya secara virtual mengikuti Pembukaan Monev Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenkumham RI Triwulan IV Tahun 2023 yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Harper Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (5/12/2023). Foto. Eko S/kuasakata.com

Kalapas Brebes Ikuti Pembukaan Monev Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi 

Kegiatan ini dihadiri Inspektur Jenderal Kemenkumham R.I Razilu, Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemenkumham R.I berlangsung dari 4-8 Desember 2023. 

Selasa, 05 Desember 2023 | 21:40 WIB - Ragam
Penulis: Eko S . Editor: Hani

KUASAKATACOM, Brebes – Lapas Kelas IIB Brebes mengikuti Pembukaan monitoring dan evaluasi (Monev) Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenkumham RII Triwulan IV Tahun 2023 secara virtual melalui Aplikasi Zoom yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Harper Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (5/12/2023).

Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala  Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Brebes, Isnawan dan pejabat struktural serta tim zona integritas di ruang WBK/WBBM apas setempat.

BERITA TERKAIT:
Kemenkumham Jateng Ajak Pegawai Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024
Pimpin Apel Awal Tahun, Menkumham Ajak Tingkatkan Semangat Kerja dan Dedikasi
Capai Nilai 100, Semarang Raih Penghargaan Kota Peduli HAM
Kemenkumham Berikan Remisi kepada 15.922 Narapidana di Seluruh Indonesia
Momentum Natal, 764 Warga Binaan di Jakarta Dapat Remisi Khusus

Kegiatan ini dihadiri Inspektur Jenderal Kemenkumham R.I Razilu, Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemenkumham R.I berlangsung dari 4-8 Desember 2023. 

Kegiatan ini akan menghasilkan rekomendasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemenkumham R.I dengan melaksanakan monitoring kebenaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing satuan kerja. 

Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal Kemenkumham R.I Lilik Sujandi melaporkan preview monitoring evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023, Isu strategis reformasi birokrasi tahun 2020-2024 (hulu-hilir) terdapat  adanya perubahan roadmap perubahan dari reformasi birokrasi general menuju reformasi birokrasi tematik.

Lilik menyampaikan bahwa penerapan sasaran RB 2023 Kemenkumham R.I meliputi tiga tahap yaitu : 
1. Tata Kelola Pemerintahaan Digital yang efektif, lincah dan kolaboratif
2. Budaya Birokrasi BerAkhlak dengan ASN yang Profesional
3. Sasaran RB Tematik.

Menurutnya, hasil dari evaluasi RKT ini akan menuju pada RB Berdampak dengan terlebih dahulu menerapkan kebijakan Meso, penerapan Indikator, pelaksanaan evaluasi dan verifikasi lapangan di tahun 2024. 

"Pembangunan reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 ditajamkan melalui Permenpan No 3 Tahun 2023 tentang Road Map RB 2020-2024 dengan penerapan Sistem Double Track yaitu RB General dan RB Tematik dan diimplementasikan dengan Permenkumham M.HH-13.OT.03.01 Tahun 2023 Tentang Road Map RB Kemenkumham Tahun 2020-2024," katanya.

Lilik lebih lebih jauh menjelaskan, penurunan indeks reformasi birokrasi di tahun 2022 dipengaruhi beberapa faktor, tetapi diharapkan, jadikan ini sebagai titik balik kita agar dapat mengakselerasi kembali indeks reformasi birokrasi di tahun mendatang. 

"Manfaatkan Monev RKT ini sebagai momentum yang baik untuk memperbaiki pemerintahan yang lebih profesional. Yang terpenting dari semuanya adalah Perbaiki kembali sikap pemberi layanan kepada penerima layanan, Jaga Komitmen dan tetap semangat, Berikan Solusi, Jadikan RKT RB ini sebagai momen yang baik untuk memperbaiki strategi, dan Mampu Beradaptasi dengan baik," ucap Lilik.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Razilu, saat  memberikan sambutan mengatakan Reformasi Birokrasi (RB) merupakan isu pokok yang dihadapi pemerintah dalam membangun negeri.

"Reformasi birokrasi (RB) harus dilakukan secara berlanjut dan konsisten terhadap perubahan nilai dan budaya kerja yang berlandaskan hasil dan RB harus menyentuh segala sendi kehidupan. Sehingga, menciptakan birokrasi profesional yang dapat menjadi fondasi bangsa agar indonesia tidak tertinggal dengan negara lain," tandas Razilu.

Razilu meminta agar jajaran Kemenkumham RI tetap menjaga komitmen, semangat, dan menngkatkan proses pembangunan RB di unit kerja masing-masing. 

"Jangan lupa untuk selalu menerapkan strategi serta inovasi yang efektif untuk menunjang keberhasilan dalam upaya untuk mencapai target indeks RB Kemenkumham di tahun 2023,  dan jangan hanya fokus pada administratif," pungkas  Razilu.


 

***

tags: #kemenkumham #lapas kelas iib brebes #monitoring dan evaluasi

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI