TPKAD Jateng dan Tapera Bersinergi Sediakan Perumahan Layak Huni dan Terjangkau untuk Masyarakat

KUASAKATACOM, Semarang- Sebagai upaya penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat, maka tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah akan bersinergi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno saat membuka Konsinyering Pembahasan Rencana Sinergi BP Tapera dan TPAKD Jateng, di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jateng, Jumat, 15 Desember 2023.

"Di tahun 2024, kita ingin mengembangkan akses keuangan yang tidak hanya di sektor perbankan, tapi lembaga-lembaga keuangan yang lain,” ucap Sumarno.

BERITA TERKAIT:
Tiga Rumah Sakit Diduga Lakukan Kecurangan Klaim BPJS Kesehatan
Hore... 32 Ribu Buruh Rokok di Kudus Terima BLT dari DBHCHT, Besarnya Rp600 Ribu
Dirut BPJS Kesehatan Jawab Ramai Keluhan Ikang Fawzi, Begini Katanya 
Ramai! Musisi Ikan Fauzi Antre BPJS Sampai Enam Jam: Rakyat harus Sabar 
Alokasi Dana Desa Kabupaten Brebes 2024 Naik 22 Miliar

Akses keuangan non perbankan itu meliputi BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Pegadaian, dan BP Tapera. 

Sumarno yang sekaligus Koordinator TPAKD Jateng menjelaskan, BP Tapera mampu menghimpun dan menyediakan dana untuk pembiayaan perumahan. Ia mengatakan BP Tapera mempunyai berbagai program dengan jangkauan lebih luas untuk pembiayaan perumahan. Sasarannya tidak hanya aparatur sipil negara (ASN), tapi juga masyarakat umum. 

Program BP Tapera, diharapkan Sumarno juga menyasar pekerja di kawasan industri, serta penyediaan rumah bersubsidi dan rumah susun sewa. Sebab, hingga kini penyediaan rumah bagi masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah. Sehingga sosialosasi program-program pemenuhan perumahan bagi masyarakat penting dilakukan oleh banyak pihak. 

"Mudah-mudahan program ini menjadi jalan untuk mengakselerasi pemenuhan perumahan bagi masyarakat Jawa Tengah," harapnya.

Sementara itu, Deputi Pengawasan Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Kantor OJK Jateng, Tias Retnani mengatakan, sinergitasnya dengan Pemprov Jateng diharapkan semakin  meningkat pada 2024. 

Selama ini, lanjut dia, program-program TPAKD lebih banyak berfokus pada produk-produk keuangan di sektor perbankan. Sedangkan masih banyak produk-produk keuangan non perbankan yang perlu dimaksimalkan, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.