Gubernur Maluku Utara Terjaring OTT KPK, Presiden Jokowi: Hormati Proses Hukum

KUASAKATACOM, Jakarta - Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba diamankan oleh Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di DKI Jakarta dan Maluku Utara pada Senin, 18 Desember 2023 kemarin. Presiden RI Joko Widodo pun angkat bicara mengenai hal tersebut.

Presiden Jokowi mempersilakan KPK untuk melakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku. Ia juga meminta semua pihak menghormati proses tersebut.

BERITA TERKAIT:
KPK Tegaskan Peran Kemenag dalam Pencegahan Korupsi
Muhammad Chusnul Diduga Terima Rp12 Miliar dari Kasus DJKA
Sebanyak Lima Orang Ditangkap terkait OTT Bupati Lampung Tengah
KPK Geledah Enam Lokasi untuk Temukan Barbuk Kasus Bupati Ponorogo
Hasil Survei SPI dan MCP di Jateng Tinggi, Sumarno Tetap Minta ASN Jaga Integritas

"Hormati proses hukum yang ada. Hormati proses hukum yang ada di KPK," kata Jokowi di Bogor, Selasa (19/12).

Sebelumnya diberitakan, penangkapan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di dua kota, yaitu Ternate dan Jakarta Selatan.

KPK menangkap 15 orang dalam OTT di dua kota tersebut, termasuk Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Mereka terlibat jual beli jabatan serta korupsi pengadaan barang dan jasa.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membatasi KPK 1x24 jam untuk menentukan status hukum orang-orang yang terjaring OTT.

Abdul Ghani Kasuba sendiri merupakan politikus senior di Maluku Utara. Dia menjabat Wakil Gubernur Maluku Utara pada 2008-2013. Lalu ia menjadi gubernur selama dua periode sejak 2014.

***