Empat Pengungsi Rohingya Hamil, Jika Lahir di Indonesia Anaknya akan Berstatus WNI? 

KUASAKATACOM, Banda Aceh - Sebanyak empat orang pengungsi Rohingya di Aceh dalam keadaan hamil. Menurut Dokter Umum Rumah Sakit Universitas Syiah Kuala Prince Nayef bin Abdil Aziz, pihaknya tak mengetahui pasti berapa bulan usia kandungan pengungsi Rohingya. 

Keempat pengungsi tersebut satu diantaranya mengungsi di Kuala Gigieng, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar dan tiga lainnya berada di penampungan Gedung Balau Meuseuraya Aceh, Banda Aceh. 

BERITA TERKAIT:
Bangkai Paus Sepanjang 7 Meter Ditemukan Terdampar di Pantai Simeulue
Seorang Pengedar Sabu Ditangkap, 33 Kilogram Sabu Turut Disita
Polisi Ringkus Terduga Pemilik 272 Kilogram Ganja dari Aceh 
Kasus Santri di Aceh Disiram Air oleh Pimpinan Ponpes, Korban Alami Trauma 
Bagaimana Memutus Rantai Kekerasan di Ponpes? 

Lalu bagaimana status kewarganegaan bayi yang lahir di Indonesia dari orangtua pengungsi Rohingya?

pengungsi Rohingya disebut sebagai ‘Transit Migran’ karena dianggap hanya tinggal di Indonesia untuk sementara waktu sebelum dialihkan negara ketiga (resettlement).

Indonesia tidak meratifikasi Refugee Convention 1951, sehingga tidak memungkinkan mengizinkan pengungsi tinggal di Indonesia secara permanen.

Indonesia hanya menjadi negara transit bagi para pengungsi dan pencari suaka baik etnis Rohingya maupun lainnya.

Ketidak pastian kapan pengungsi Rohingya dialihkan ke negara ketiga dan masih terjadinya konflik di negara asal yakni Myanmar membuat mereka terpaksa tinggal di Indonesia untuk waktu yang lama.

Dengan semakin lamanya waktu pengungsi Rohingya tinggal di Indonesia, tentu ada keinginan dari mereka untuk menikah dan pada akhirnya wanita menjadi hamil kemudian melahirkan anak di Indonesia.

Kelahiran anak dari pengungsi Rohingya akan menimbulkan polemik karena orang tua tidak memiliki kewarganegaraan. Anak pengungsi Rohingya yang lahir di Indonesia akan terancam berstatus tanpa kewarganegaraan.

Menurut Ratu Durotun Nafisah dalam jurnal ‘Hak atas Kewarganegaraan bagi Anak dari Transit Migran yang Lahir di Indonesia’ tahun 2018, anak yang lahir dari pasangan pengungsi Rohingya tidak memiliki akta kelahiran atau dokumen hukum apapun yang menunjukkan status kewarganegaraan Indonesia.

Mereka hanya memiliki surat keterangan lahir yang diperoleh dari rumah sakit tempat mereka dilahirkan.

Hal ini karena pihak rumah sakit tidak berwenang mengakui status kewarganegaraan dari anak pengungsi Rohingya.

Akibatnya, mereka tidak bisa mendapat akses pendidikan sekolah dasar gratis dan jaminan kesehatan gratis sebagaimana yang diterima WNI.

Anak-anak pengungsi Rohingya hanya bisa menempuh pendidikan di sekolah swasta tentunya dengan bantuan biaya bulanan yang jumlahnya terbatas dari organisasi internasional untuk migrasi atau IOM.