Hasto Sebut Sejumlah Pj Kepala Daerah di Jateng  Dicopot karena Enggan Dukung Prabowo-Gibran

KUASAKATACOM, Jakarta - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut ada sejumlah pj kepala daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dicopot karena enggan berpihak pada paslon capres-cawapres tertentu. 

Lebih lanjut menurut Hasto, kepala daerah yang dicopot itu diminta untuk berpihak ke Prabowo-Gibran. Meski demikian, mereka tetap ingin independen menjelaskan tugasnya.

BERITA TERKAIT:
Prabowo Subianto Sambut Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam di Istana Merdeka
Beri Arahan Perdana, Sekjen Kemenkumham: Kalau Mau Maju Harus Berproses 
Hasto Sebut Sejumlah Pj Kepala Daerah di Jateng  Dicopot karena Enggan Dukung Prabowo-Gibran
Hasto: Tak Ada Pengumuman Cawapres Ganjar Pranowo di Rakernas III PDIP 
Puan Kenang Sosok Tjahjo Kumolo Sebagai Sosok Tenang dan Sederhana

"Ada pj-pj yang sebenarnya netral, tetapi kemudian karena tidak mau menjalankan suatu keberpihakan kepada 02 (Prabowo-Gibran), itu diganti. Itu terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah, juga di Jawa Timur," ujar Hasto di Istora Senayan, Jakarta.

Dia meyakini tindakan-tindakan intimidasi yang digunakan oleh kubu Prabowo-Gibran seperti mencopot Pj kepala daerah tidak akan berpengaruh. Sebab, masyarakat Indonesia yang menyaksikan berbagai intimidasi malah akan berbalik melawan Prabowo-Gibran.

Hasto mengingatkan bahwa banyak masyarakat yang mempercayai mitologi Ratu Adil. Oleh sebab itu, ketika rakyat ditekan malah akan memberikan perlawanan.

"Saat ini ada fenomena unspoken voters (pemilih yang belum menentukan pilihan), mereka akan menyampaikan suaranya kepada Ganjar-Mahfud pada saat ke TPS (tempat pemilihan suara). Kekuatan diam ini yang menjadi kunci dari kemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud," katanya.

Sebelumnya, Hasto juga mengungkapkan calon presiden Ganjar Pranowo rajin berkampanye di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena di dua provinsi pendukungnya banyak menerima intimidasi.

Bentuk intimidasi yang dimaksudnya terjadi kepada kepala desa. Bahkan, intimidasi itu sudah bersebaran di media sosial berbagai rekaman yang menunjukkan oknum-oknum TNI, Polri, Kejaksaan yang menunjukkan ketidaknetralan.