Jokowi Nyatakan Presiden Boleh Ikut Kampanye, Ini Tanggapan Sejumlah Politisi 

KUASAKATACOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan bahwa Presiden boleh melakukan kampanye. Selain Presiden, pejabat seperti menteri juga diperbolehkan. 

“Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh,” kata Jokowi.

BERITA TERKAIT:
Presiden Diharapkan Selesaikan Persoalan 4 Pulau secara Bijak
Kami Menagih Uang Hasil Pemotongan Anggaran Belanja Negara
Perkuat Pelayanan Jemaah, Presiden Resmikan Makkah Route di Bandara Soetta
Wamentan: Prabowo Ingin Gerak Cepat, Aturan Rumit Akan Disederhanakan
Prabowo Apresiasi Aparat terkait Mudik 2025 Berjalan Lancar

Sejumlah politisi pun mengkritisi pernyataan Jokowi tersebut. 

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyatakan bingung dengan sikap Jokowi. 

FX Hadi Rudyatmo menyoroti inkonsistensi Presiden Jokowi lantaran pernah mengaku netral namun belakangan menyatakan Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu. 

“Kalau Presiden ikut kampanye, memihak, lha kenapa kemarin ngendika (bilang) netral? Hari ini netral, besok mau ikut kampanye, memihak. Ini yang diikuti yang mana?” ucap Rudyatmo saat ditemui awak media di kediamannya di Pucang Sawit, Solo, Rabu, 24 Januari 2024.

Rudy, sapaan Rudyatmo, memahami aturan perundang-undangan memperbolehkan Presiden terlibat dalam kampanye. “Tapi kalau Presiden mencalonkan Presiden lagi; ketika dia kampanye, cuti,” ujar pria yang pernah mendampingi Jokowi saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo itu.

Sementara Ahmad Sahroni Bendahara Umum Nasdem mengatakan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut Presiden boleh kampanye dan memihak menjawab kebingungan masyarakat. Selama ini, kata Sahroni, publik dibuat bingung oleh netralitas pejabat publik dalam Pemilu 2024. Pihaknya mengapresiasi kejujuran Jokowi menyampaikan hal tersebut.

“Saya mengapresiasi kejujuran Presiden dalam mengungkapkan hal ini di mana Presiden dan para menteri boleh berpihak dalam Pemilu 2024 ini. Sudah clear berarti ya. Baguslah, karena selama ini publik dibuat bingung oleh sikap Presiden dan para menteri,” kata dia pada Rabu, 24 Januari 2024.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini mengatakan dengan adanya kepastian ini, publik tak perlu lagi kebingungan ketika para pejabat negara berkampanye, terlepas dari persoalan etik atau tidaknya sikap ini. Menurut dia, di satu sisi Jokowi mengatakan akan netral, tak cawe-cawe, namun di sisi lain tidak bisa pungkiri Presiden memperlihatkan kecenderungan keberpihakan.

Sementara itu Yusril Ihza Mahendra membenarkan dan mendukung pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak. Menurut Yusril, tak ada yang salah dari sikap Jokowi. Presiden dan Wakil Presiden serta para Menteri, kata dia, tidak termasuk dalam pejabat negara yang dilarang berkampanye.

Pucuk partai PBB yang masuk dalam koalisi calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto itu menjelaskan, Presiden dan wakilnya pada dasarnya diperbolehkan berkampanye, baik dalam Pilpres maupun Pileg. Presiden dan wakil Presiden tidak termasuk dalam pejabat yang dilarang berkampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).