Universitas Paramadina dan LP3ES Lakukan Bedah Film Dirty Votes untuk Kawal Pemilu Jurdil

KUASAKATACOM, Jakarta- Sutradara Dirty Votes Dhandy Laksono mengaku tidak risau terkait dengan film besutannya yang menjadi polemik beberapa waktu terakhir. Dhandy mengatakan itu dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina dan LP3ES dengan tema "Bedah Film Dirty Votes Untuk Kawal Pemilu Jurdil" dan dilakukan secara daring, Selasa (13/2/2024) dan dimoderatori oleh Swary Utami Dewi.

"Saya nggak risau, saya punya material yang saya butuhkan untuk defense yaitu data yang solid dan kredibel, barisan orang-orang yang punya integritas dan bukan partisan. Tiga hal itu yang membuat saya confidence, saya tidak mau ada satu orang pun yang berperan dalam film pun berafiliasi dengan 01, 02, atau 03," kata Dhandy dalam keterangan Universitas Paramadina, Kamis (16/2). 

BERITA TERKAIT:
Isi Diskusi di Universitas Paramadina, Rosan Roeslani Tekankan Pentingnya Investasi Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi
Paramadina Menorehkan Prestasi Internasional: Raih Juara 4 di IDeA 2025 di Malaysia
Universitas Paramadina dan LP3ES Gelar Diskusi Terkait 100 Hari Pemerintahan Prabowo
Paramadina Adakan Diskusi Peran Sentral Tiongkok dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia dan Malaysia
Peran Teknologi dalam Membentuk Realitas Politik

Dandhy mengungkapkan latar belakang pembuatan film itu dikarenakan merasa resah dan gelisah dengan perkembangan pemberitaan belakangan ini. Adapun proses sampai dengan terbentuknya tim kurang dari 24 jam, dan film mulai digarap sekitar akhir bulan Januari. Semuanya dilakukan dalam hitungan hari, dengan kontribusi yang mereka punya.

"Kami itu tidak membincangkan paslon manapun, yang kami bincangkan adalah yang memiliki kekuasaan," tegas Bivitri Susanti Akademisi Protagonis Dirty Votes.

Bivitri memaparkan bahwa tujuan pembuatan film Dirty Votes bukan untuk mempengaruhi perubahan pilihan, pesan terpentingnya adalah bahwa kekuasaan itu benar-benar dapat terlihat dari kepala pemerintahan, kepala negara sebuah negara presidensiil yang jika disalahgunakan dapat sangat memberikan dampak.

"Seharusnya ada ruang untuk berpikir tentang demokrasi kita secara luas, kita tidak diberikan itu. Hukum sering dijadkan tameng bagi politikus yang tidak beretika. Partisipasi politik tak hanya 5 tahun sekali, partisipasi politik ini harus digunakan secara terus menerus dan harus kritis," kata Bivitri.

Selanjutnya Nur Hidayat Sardini, yang juga merupakan Ketua Bawaslu Pertama RI melihat film Dirty Votes mengungkapkan adanya deinstitusionalisasi demokrasi kita. Dimana film ini merupakan pelembagaan keresahan politik, film ini mampu menjadi kapiler dari seluruh persoalan dan semua orang yang merasa peduli dengan demokrasi merasa tersalurkan karena film Dirty Votes.

"Saya sedang resah, karena teman-teman di Bawaslu selalu berpikir normatif. Syarat untuk menjadi pengawas pemilu itu tidak saja kapasitas dan integritas, tetapi juga nyali," tegas Hidayat.

Wijayanto, Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES mengungkapkan bahwa dalam setiap gerakan masyarakat sipil selalu diikuti dengan represi digital dan propaganda meng-counter-nya.

"Dirty Votes efektif karena berhasil di tonton 15 juta kali, dan masih terus bertambah. Tetapi efektivitasnya akan makin besar jika juga diiringi dengan strategi utk menangkis berbagai pelintiran yang berusaha untuk melakukan berbagai stigmatisasi atasnya seperti fitnah, kebohongan dan seterusnya," kata Wijayanto.

Selama 5 tahun terakhir lanjut Wija, Indonesia telah berada pada kemunduran demokrasi dan otoritarianisme. "Mengutip Samuel Huntington  bahwa di setiap negara yang melakukan transisi demokrasi pada akhirnya akan semakin menjadi demokratis atau malah menuju otoriter. Sehingga hal tersebut membutuhkan perjuangan bersama. Kita dapat menyelamatkan demokrasi dengan cara menggunakan power dalam hal ini adalah pemilu," tegas Wijayanto.