Anggota Komisi I DPRD Brebes, Pamor Wicaksono SH menerima aduan sejumlah warga Desa Kendawa terkait persoalan dugaan manipulasi data Pilkades Kendawa, Kecamatan Jatibarang di salah satu  warung kopi yang berada di Desa Klampis,  (21/2/2024). Foto. Eko S/kuasakatacom.com

Anggota Komisi I DPRD Brebes, Pamor Wicaksono SH menerima aduan sejumlah warga Desa Kendawa terkait persoalan dugaan manipulasi data Pilkades Kendawa, Kecamatan Jatibarang di salah satu warung kopi yang berada di Desa Klampis, (21/2/2024). Foto. Eko S/kuasakatacom.com

Temui Pamor Wicaksono, Sejumlah Warga Adukan Dugaan Manipulasi Data Pilkades Kendawa Brebes

Ada dugaan penyelewengan kekuasaan.

Kamis, 22 Februari 2024 | 19:59 WIB - Ragam
Penulis: Eko S . Editor: Wis

KUASAKATACOM, Brebes - Sejumlah warga Desa Kendawa, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan/Kabupaten Brebes,  menemui anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Brebes, Pamor Wicaksono SH  di salah satu  warung kopi yang berada di Desa Klampis,  (21/2/2024). 

Mereka datang menemui Pamor untuk mengadukan adanya dugaan manipulasi data  dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (pilkades) Kendawa, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes yang diselenggarakan pada 16 Juni 2019 silam.

BERITA TERKAIT:
Pemudik Mulai Masuk Jateng, Sekda Jateng Paparkan Skenario Urai Kemacetan di Exit Tol Pejagan
H-7 Lebaran, Polres Brebes Gelar Simulasi dan Sosialisasi Sistem One Way Lokal di Jalur Tengah
Satuan Reskrim Polres Brebes Datangi Sejumlah SPBU Jelang Arus Mudik Lebaran
Perumda Air Minum Tirta Baribis Brebes Sabet BUMD Awards 2024 Bintang 5
Pj Bupati Brebes : Safari Ramadan Bisa Jadi Ajang Bersilaturahmi dan Berbagi

Hal tersebut mengemuka sehubungan dengan beredarnya surat pengunduran diri dua calon Kepala Desa Kendawa menjelang pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Brebes saat itu.

Di mana saat itu, ada tiga kandidat yang maju yaitu Kusdiharto, Husen dan Tarjono. Namun, diantaranya kedua kandidat yakni, Kusdiharto dan Husen menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan.

Sehingga, dengan mundurnya kedua orang tersebut secara serentak pada 24 Mei 2019 menjadikan pemilihan kepala desa menyisakan satu kandidat, yakni Tarjono.

Kendati demikian, pilkades yang dilaksanakan secara serempak di Kabupaten Brebes pada 16 Juni 2019 tetap diikuti oleh Desa Kendawa. Meskipun hanya ada satu kandidat, Tarjono melawan kotak kosong.

Salah satu kandidat yang mengundurkan diri, Husen menjelaskan dirinya mengundurkan diri saat tiga  hari menjelang batas akhir pendaftaran bakal calon (balon) pilkades.

Tapi, lanjut Husen, setelah dirinya mengundurkan diri dari proses pencalonan, ternyata pilkades tetap dijalankan dengan mengabaikan undang-undang tersebut.

“Di mana pada hari pencoblosan, menyisakan Tarjono sendiri, namun panitia juga memajang foto Kusdiharto yang sebagaimana diketahui sebetulnya telah mengundurkan diri pula dengan saya,” terang Husen.

Selain itu, menurut Husen, adanya kecurangan lain, yakni patut diduga adanya pemalsuan ijazah yang dimiliki Tarjono yang tidak valid.

“Seyakin-yakinnya, ijazahnya adalah aspal. Asli tapi palsu,” lanjut Husen.
.
Terkait dengan hal tersebut, papar Husen, pihaknya saat itu sudah melaporkan masalah ini ke Polres Brebes. Namun, kata  hingga sampai saat  kini pihaknya belum mendapatkan perkembangan lebih lanjut.

Husen menyebut, bahwa pencalonan Tarjono saat itu mestinya tidak sah. Panitia pemilihan kepala desa semestinya menolak proses pencalonan ini.
Karena hal itu menurutnya, jelas-jelas melanggar UU Nomor 6/2014 dan PP No.43 yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 47.

“Di mana  disebutkan bahwa calon tunggal harus didiskualifikasi atau pelaksanaan pilkades tidak dijalankan,” tandas Husen..

Dikatakannya, mengacu pada perundangan yang berlaku, apabila hanya ada satu kandidat, maka pemilihan harus dimundurkan pada pemilihan kepala desa serentak selanjutnya.

“Faktanya, pemilihan diputuskan tetap berlangsung dan seperti diduga. Sisa calon tunggal melenggang jadi kepala desa 2019 – 2025,” katanya.

Sementara itu, menanggapi aduan dari masyarakat terkait hal tersebut. anggota DPRD Kabupaten Brebes Pamor Wicaksono SH menjelaskan,  Desa Kendawa merupakan konstituennya. Untuk itu, permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian serius.

Menurutnya, tindakan manipulatif yang dilakukan kepala desa dalam proses pemilihannya bisa mengakibatkan potensi kerugian negara secara materi.

“Bagaimana tidak, berapa banyak anggaran yang sudah disalurkan oleh pemerintah kepada pemerintahan desa, Namun sejatinya merupakan hasil manipulasi perundangan yang berujung pada keabsahan pemerintahan Kepala Desa Tarjono,” tegas Pamor.

Oleh karena itu, anggota komisi 1 DPRD Brebes ini menghimbau kepada instansi terkait agar menelisik kembali dugaan manipulatif ini.

“Jika di kemudian hari terbukti bersalah, maka harus diambil tindakan tegas, baik secara perdata ataupun pidana,” ucap Pamor.

Ia meyakini, bahwa sebuah pemerintahan yang dihasilkan dari proses yang salah, manipulatif akan menjadikan pemerintahannya tidak amanah. Rawan dengan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Pihaknya menganggap, hal ini adalah masalah yang cukup serius. Terlebih ketika bangsa ini baru saja selesai mengelar pesta demokrasi, namun terdapat kenyataan yang cukup pahit dengan adanya tindakan manipulasi.

“Laporan yang saya terima, bahkan ada dugaan penyelewengan kekuasaan yang dijalankan Kepala Desa Tarjono. Di mana yang saya terima dari masyarakat adalah adanya pungutan sejumlah uang untuk dapat menjadi perangkat desa, hingga melakukan nepotisme dengan mengangkat anak sendiri sebagai salah satu perangkat Desa Kendawa. Saya kira ini sudah cukup serius,” ungkap Pamor.

Kepala Desa Kendawa, Tarjono  saat hendak di konfirmasi sejumlah wartawan untuk menanyakan persoalan dugaan manipulasi data pilkades Desa Kendawa tahun 2018, belum bisa dimintai keterangannya. Pasalnya, yang bersangkutan ketika dihubungi melalui saluran seluler kerap menolaknya.

***

tags: #kabupaten brebes #partai golkar #pamor wicaksono #manipulasi #pilkades

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI