Nilai Pilpres Curang, Din Syamsuddin Dukung Hak Angket DPR dan Audit Sirekap

KUASAKATACOM, Semarang- Prof KH Muhammad SirajudDin Syamsuddin MA, PhD, atau akrab disapa Prof Din Syamsuddin mengingatkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, belum selesai karena proses hingga kini masih berlangsung. Hal itu disampaikan Prof Din Syamsuddin usai acara "Tabligh Akbar" dalam rangka Musyawarah Daerah (Musyda) Pemuda Muhammadiyah Kota Semarang, periode Muktamar ke XVIII dan Hari Bermuhammadiyah, yang diselenggarakan di Masjid Jami BSB Jatisari, Kecamatan Mijen, Minggu (25/2/2024).

"Tentang Pilpres, mari kita anggap belum selesai karena proses masih berlangsung dan saya berada pada Gerakan Pemilu Bersih yang bersama 100 tokoh lebih menggugat dan kami nilai curang secara terstruktur, sistematis dan masif. Dan bisa kami buktikan," tandas Din Syamsuddin.

BERITA TERKAIT:
Bawaslu Gerebek Pertemuan Kades di Semarang, Berikut Tanggapan Tokoh PDI Perjuangan
Ganjar: Politik Machiavellian Gunakan Penegak Hukum Jadi Alat Pembuat Rasa Takut
Akan Memasuki Usia 79 Tahun, Berikut Gubernur yang Pernah Menjabat di Jawa Tengah
Mantan Ajudan Ganjar Pranowo Maju Pilkada Tegal, Ambil Formulir Cawabup di Panti Marhaen 
Prabowo Wacana Tambah Menteri Jadi 40 Jabatan, Ganjar Ingatkan Politik Akomodasi  

Oleh itu, ujar Din Syamsuddin, pihaknya mendukung pemenuhan Hak Angket DPR RI. "Alhamdulillah di dukung oleh sejumlah partai politik dan juga mutlak perlu dilakukan audit IT Sirekap KPU, apalagi ada penilaian servernya berada di luar negeri walaupun katanya sudah dipindahkan ke dalam negeri. Dan juga penggelembungan suara, maka inilah yang harus di clearkan dan jerinihkan jangan menjadi masalah yang terwariskan dalam masyarakat," harapnya.

Meski begitu, Din Syamsuddin menandaskan hal itu semua tetap harus dilakukan secara adem ayem. "Itu tetap, tadi saya pesan warga Muhammadiyah tidak bertikai dan berselisih, tapi juga jangan membawa kita kepada satu sikap permisif menerima begitu saja, membenarkan sementara ini ada kemungkaran. Kedepankanlah amar ma'ruf nahi mungkar," tutupnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu calon presiden no urut 03 Ganjar Pranowo mendorong DPR mengajukan Hak Angket ataupun interpelasi terkait kecurangan Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Ganjar dalam rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari lalu. Setelah usulan itu banyak pihak mengomentari usulan mantan Gubernur Jateng tersebut.