Tingkatkan Produktivitas Pertanian, Bupati Grobogan Maksimalkan Pengawasan Distribusikan Pupuk Subsidi 

KUASAKATACOM, Grobogan - Untuk mencegah terjadinya kecurangan, Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta agar pengawasan distribusi pupuk subsidi dimaksimalkan. 

Langkah tersebut perlu dikerjakan, mengingat kebutuhan pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang penting, dalam peningkatan produktivitas dan produksi pertanian.

BERITA TERKAIT:
Bupati Sri Sumarni Apresiasi Kolaborasi Bank Jateng-Pemkab Grobogan
Tingkatkan Produktivitas Pertanian, Bupati Grobogan Maksimalkan Pengawasan Distribusikan Pupuk Subsidi 
Hendi Lantik Korps Alumni KNPI  Karesidenan Pati Raya
Bupati Sri Sumarni Terima Sejumlah Usulan DPRD Grobogan Atas Raperda Hak Keuangan
DPRD Grobogan Usulkan Penyisipan Pengertian Sejumlah Istilah di Raperda Hak Keuangan

“Seperti diketahui, subsidi untuk pupuk yang ditanggung pemerintah ini cukup besar. Oleh sebab itu, perlu pengawasan dan pengawalan, agar penyalurannya optimal, mulai dari produsen sampai pada pengecer di tingkat kelompok tani maupun petani,” tegasnya, saat membuka Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), di pendapa kabupaten, Rabu (28/2/2024).

Bupati berharap, distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, baik dalam jumlah pupuk, harga pupuk, tempat, waktu dan mutunya.

“Jika prinsip itu dilaksanakan dengan baik oleh seluruh komponen, maka target produksi nasional ketersediaan pangan dan swasembada hasil pertanian, dapat tercapai,” tutur Sri Sumarni.

Menurutnya, dalam menghadapi musim tanam kedua (MT-2), ada beberapa masalah yang harus segera diselesaikan. Yang pertama, adanya pengurangan jenis pupuk yang disubsidi pemerintah.

“Jadi memang, ada tiga jenis pupuk (ZA, SP-36 dan pupuk organik) yang tidak lagi mendapatkan subsidi harga. Sedangkan yang diberikan subsidi, hanya jenis pupuk urea dan NPK saja,” ujarnya.

Untuk itu, bupati meminta kepada Dinas pertanian dan Disperindag, untuk memastikan distribusi dan penyaluran pupuk dapat direalisasikan, sesuai dengan alokasi kebutuhan.

Poin kedua, masalah penggunaan kartu tani untuk penebusan pupuk di tingkat pengecer. Bupati membeberkan, selama ini masih sering ditemui keluhan petani tidak bisa menebus pupuk, karena kartu tani hilang maupun rusak. Padahal, sudah terdaftar memiliki kartu tani.

“Karena hal tersebut, mulai 1 Januari 2024 petani yang telah terdaftar memiliki kartu tani, meskipun kartu taninya rusak atau hilang, silahkan migrasi ke sistem i-pubers. Sehingga, petani bisa mengubah cara penebusan pupuk, dari menggunakan kartu tani menjadi menggunakan KTP. Harapan saya tentunya, tidak ada lagi keluhan petani kesusahan dalam menebus pupuk,” pungkasnya.