Perlahan, Warga Pantura Tenggelam

KUASAKATACOM, Semarang – "Lihat pagar itu?" kata Yatin (47) menunjuk pagar kolom usang bergaya Eropa di pelataran rumahnya, “Itu waktu pertama dibangun tingginya 1,5 meter, sekarang tinggal berapa itu? Paling 20 cm," katanya memulai cerita. Ia nyalakan korek, lalu menyesap rokoknya dalam-dalam. 

Ketika KUASAKATACOM berkunjung ke rumah Yatin pada Sabtu (23/12/2023), terlihat tinggi pagar kolom bergaya Eropa itu hanya tinggal sekitar 20 sentimeter. Permukaannya sudah tak rata, rompal di berbagai sisi. Warnanya pun telah usang. Selayang pandang, pagar kolom itu bahkan tak tampak. Tingginya tinggal tak seberapa bahkan hampir rata dengan permukaan jalan di depannya. Jika tak dipandang dengan seksama, pagar itu seolah tak terlihat.

BERITA TERKAIT:
Sumarno: Produktivitas Pangan Butuh Pengandalian Kerusakan Lingkungan
KLHK Tekankan Pentingnya Kolaborasi dengan Swasta untuk Cegah Kerusakan Lingkungan
Perlahan, Warga Pantura Tenggelam
Khawatirkan Kerusakan Lingkungan, Warga Banjaran Jepara Tolak Operasional Galian C Ilegal 

Rumah seluas 60 meter persegi itu adalah peninggalan orangtuanya. Meski kondisinya memprihatinkan, namun hanya itu tempat tinggal Yatin bersama istri dan kedua anaknya. Yatin adalah warga Dukuh Gendero, Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Desa tempat tinggal Yatin berjarak 30 km dari Kota Semarang, Ibu Kota Jawa Tengah. Berada di ujung utara, berbatasan langsung dengan Laut Jawa. 

Hidup di wilayah pesisir artinya siap berada di situasi “urip dioyak banyu”, hidup dikejar-kejar air. Ketika laut pasang, terjadilah banjir rob. Air laut menerobos masuk ke rumah-rumah warga. Menggenangi jalan dan membanjiri pemukiman penduduk. 

Kedatangan air rob pun tak bisa diduga namun seringnya di waktu-waktu malam. Kedua anaknya yang duduk di kelas VII MTs dan kelas 4 SD pun sudah terbiasa situasi bangun dengan kasur jeblok penuh air. Yatin dan istri lalu akan mengirim anaknya mengungsi tidur ke rumah saudara. Biasanya air rob datang di jam 2 dini hari lalu surut di waktu subuh. Tingginya tidak pasti, namun pernah paling parah bisa 10 cm dari lantai rumahnya. 

*31 Tahun Berdiri, Rumah Yatin Ambles Dua Meter 

Kondisi tak nyaman itu mulai dirasakan Yatin di tahun 1990-an tatkala banjir rob mulai makin sering menerjang. Dulu seingatnya rob paling-paling hanya sampai jalan, tapi lama kelamaan sampai masuk ke rumah-rumah. 

Karena jalan yang terus tergenang, pemerintah lantas mengatasi dengan meninggikan. Seingat Yatin peninggian jalan dilakukan setiap lima-enam tahun. Jalan kampung depan rumah Yatin misalnya, diuruk tanah hingga 60-70 cm lalu dicor setiap kali peninggian. 

“Karena jalannya ditinggikan, rumah saya jadi rendah. Robnya makin masuk ke rumah saya. Ini mau tidak mau ya, saya harus mengimbangi. Saya uruk biar lebih tinggi. Biar air tidak masuk. Tapi robnya ya tidak berhenti. Pemerintah meninggikan jalan lagi, saya juga uruk rumah lagi. Jadi kayak lomba. Akhirnya rumah ya makin ambles,” ungkapnya. 

Sejak dibangun kali pertama di tahun 1992, rumah Yatin sudah lima kali mengalami pengurukan: tahun 1998, 2003, 2005, 2009, lalu terakhir 2016. Perbaikan rumah di 2016 itu menghabiskan Rp22 juta untuk dibelanjakan tanah urukan, bata, pasir, semen, dan upah tukang. 

Caption: Rumah Yatin di Dukuh Gendero, Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. (Issatul Hani’ah/KUASAKATACOM)

"Dulu tahun 2016 uang masih gampang. Saya dan istri buka warung sembako di rumah. Tapi dua tahun lalu, pas akhir tahun (Desember 2021) ada banjir besar. Semarang juga banjir. Tidak surut-surut berhari-hari. Saya mengungsi ke rumah mertua dan  di warung habis. Terendam semua," terang pria yang juga menjadi pengurus Pbarang-barangaguyuban Nelayan Kopi Laut tersebut. 

Kini setelah 31 tahun berdiri, amblesan tanah telah menelan separuh tinggi rumahnya. Tembok rumah Yatin yang dulu dibangun setinggi empat meter, kini hanya tersisa dua meter. 

Dari semua sudut rumahnya, hanya ruang depan yang tampak masih difungsikan. Dari pintu utama, sisi kiri untuk jadi ruang bersantai sambil menonton televisi. Ruangan itu juga difungsikan untuk tempat tidur. Sengaja dibuat lebih tinggi 10 cm dari sisi kanan pintu agar tidak menggenangi kasur ketika tidur. Kasurnya pun cuma kasur kain berisi kapuk sederhana. Kasur dibentangkan dengan alas tikar lalu langsung menempel lantai yang hanya acian semen. 

Sementara sisi kanan pintu utama biasa untuk kedatangan tamu yang berkunjung. Tanpa meja dan kursi seperti rumah-rumah lainnya. Hampir tiap sudut tembok rumah Yatin lembab, berjamur, dan berair. Kondisinya selalu tak pernah kering. Belum sempat kering, rob datang lagi dan membuat berair kembali. Belum lagi rembesan air dari selokan di sekeliling rumah yang selalu luber.  

Yatin sekeluarga bahkan menyerah untuk memiliki barang-barang elektronik dan perabotan. Kulkas yang dulu berfungsi, sudah dua tahun ini tinggal bangkai. Pintunya lepas sementara alasnya keropos. Bufet bermaterial kayu di ruang tamu pun rusak. Keropos dan berjamur. 

Sementara, jalan-jalan kampung dan desa ditinggikan pemerintah setiap lima-enam tahun sekali. Para tetangga memperbaiki rumahnya. Namun setelah banjir besar 2021 lalu, Yatin hanya bisa memupuk angan. Ia sebetulnya ingin sekali memperbaiki rumah. Namun kini ia tak lagi jualan dan hanya mengandalkan penghasilan dari melaut yang tak menentu. 

Caption: Peninggian jalan di lingkungan Dukuh Gendero, Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jateng. (Issatul Hani’ah/KUASAKATACOM) 

Yatin adalah satu dari 5.694 orang di Kecamatan Bonang yang mencari rezeki sebagai nelayan (data BPS Demak 2022). Setiap harinya Yatin berangkat ke tengah laut di jam 5 pagi lalu kembali ke darat pada jam 1 siang. Menurutnya lebih nyaman berangkat pagi daripada berangkat di malam hari. 

Biasanya di akhir tahun, ketika gelombang laut besar, hasil tangkapan ikan melimpah. Kini tak demikian. Nyatanya beberapa hari ini ia lebih banyak di rumah. Aras-arasen sebab tangkapan ikan tak seberapa. Uang yang didapat hanya Rp20.000 setelah seharian di tengah laut. Sekarang rata-rata penghasilan bersih dari melaut sehari hanya Rp50.000-Rp60.000. Dapat Rp150.000 itu sudah paling bagus. Kalau apes, Yatin bahkan tak dapat apa-apa dan malah nombok untuk beli solar.

Bisa dibilang musim baik untuk melaut kini sudah tak ada. Akan dapat banyak atau sedikit, amat sukar diprediksi. Sambil terkekeh, Yatin menduga mungkin ikan semakin ke tengah laut sehingga makin sulit untuk menjangkaunya. Hanya saja bila sedang beruntung, dengan perahu kecil berukuran 1 GT (Gross Tonnage) yang disewanya, Yatin bisa membawa pulang 2 kwintal ikan kembung. Jika dibawa ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sekilo ikan kembung dihargai Rp17.000. Kalikan saja dua kwintal maka pendapatannya Rp3,4 juta.

Caption: Yatin di atas kapal yang sehari-hari disewanya untuk melaut. (Issatul Hani’ah/KUASAKATACOM)

“Itu kotor dan harus dibagi. Saya kan pergi melaut berdua, ada temannya. Jadi dibagi dua. Potong buat beli bahan bakar, bayar sewa kapal. Bersihnya saya dapat Rp750 ribu,” katanya. Sayangnya setahun terakhir sulit sekali mendapat ikan kembung melimpah. 

Penghasilan pas-pasan sebagai nelayan, hanya cukup buat makan, sementara rumahnya yang tak layak dihuni tak ada dana untuk renovasi. Meski begitu Yatin enggan meninggalkan rumahnya. Mau pergi kemana, kerja apa, begitu pikirnya. Yatin yang juga aktif dalam Paguyuban Nelayan Kopi Laut ini tak bisa berharap dari Ijazah Kejar Paket B-nya. Keahlian hidupnya adalah menjadi nelayan. Mencari ikan, menaklukan ombak. Hanya itu yang diwarisi dari orangtua sebagai bekal hidup.

“Ombak enam meter itu biasa. Tinggal dimainin saja. Yang penting posisi perahu hadap-hadapan dengan ombak. Jangan sampai nyamping. Kalau hadap-hadapan tinggal ngikuti ombaknya. Tetap waspada saja, selebihnya biar jadi kehendak Gusti.” 

Meski situasinya sulit, Yatin tak punya pilihan selain bertahan di rumah itu. Kalaupun punya uang, Yatin tetap tinggal dan memperbaikinya, daripada menjual rumah dan pergi ke tempat baru. 

“Mau kerja apa? Bisanya melaut,” tegasnya. 

*Sakit Kulit Makanan Sehari-hari

Yatin mantap memilih bertahan. Padahal tinggal di pesisir dengan lingkungan kerap dikepung air, tidaklah ramah untuk kesehatan kulit. Kakinya kerap kena kutu air, gatal-gatal. Namun baginya, itu bukan penyakit. Itu hanya resiko hidup sebagai nelayan di pesisir laut. Hanya tinggal diobati dengan salep yang tinggal beli di apotek lalu sembuh. Sungguh tak jadi persoalan baginya. 

"Kalau sakit paling meriang, masuk angin, anak-anak batuk pilek. Kalau kutu air itu biasa. Namanya nelayan hidupnya di air, kaki kena kutu air biasa. Lumrah," ujarnya. 

Fina Arfiana (34) warga Morodemak juga mengeluhkan penyakit kulit. Ibu dari dua anak ini was-was bila musim penghujan tiba. 

“Batuk pilek, kulit gatal-gatal, bentol-bentol. Ya karena kakinya sering terendam air. Namanya anak-anak, mau dilarang tahunya ya main saja. Nanti pas mau tidur baru mengeluh kakinya gatal,” ungkapnya. 

Kalau gatal anaknya tak kunjung sembuh, Fina membawa ke Puskesmas. Beruntung ia termasuk warga yang mendapat fasilitas BPJS gratis dari pemerintah. 

“Kalau di Morodemak rata-rata tetangga sakitnya hanya meriang, masuk angin. Anak-anak juga gatal. Kalau DB (Demam Berdarah) untungnya tidak ada, mungkin di desa sebelah ada,” terangnya.

*Waskito Hidup di Gunungan Rumahnya, Pintu Masuk Tinggal Setengah Meter

Apa yang dialami Yatin tak jauh berbeda dengan keseharian Waskito (53). Lebih miris rumah Waskito hampir habis ditelan tanah. Ambles. Yang tersisa hanya atap rumahnya. Atap rumah berbentuk segitiga, gunungan begitu sebutannya, di situlah Waskito tinggal. 

Pintu masuk rumahnya setinggi setengah meter dan hanya bisa dilalui dengan berjongkok. Di dalam rumah berdinding kayu itu hanya ada tempat tidur, kipas, televisi, dan lemari pakaian. Semua barang-barang itu diletakkan tinggi-tinggi atau diganjal dengan bata pada alasnya. 

Tidak ada lantai keramik atau granit, hanya material seperti tanah, genting, dan bahkan pecahan-pecahan kaca yang diratakan. Jika hujan deras mengguyur sudah pasti rumah itu becek berlumpur. 

Caption: Waskito masuk ke dalam rumahnya di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. (Issatul Hani’ah/KUASAKATACOM). 

Di belakang rumahnya, ada ruang dengan ember plastik besar berfungsi sebagai tandon air. Setiap hari kurang lebih selama satu jam, tandon itu akan dialiri air dari pipa yang menyalur sumur artetis tetangga.

"Nanti setiap bulan tinggal bayar Rp30.000," ungkap Waskito. 

Ruangan itu difungsikan untuk mandi, sementara untuk aktivitas buang air ia melakukan di rumah saudara. Jarak rumah Waskito dan saudaranya pun paling sekitar tiga meter, hanya selisih satu rumah. Sekeliling ruang mandi itu hanya genangan air. Waskito bahkan sudah lupa telah berapa kali menguruk dan menabur pecahan-pecahan genting, batako dan apapun di lantainya. 

Caption: Waskito beraktivitas di ruang yang difungsikan sebagai kamar mandi. Sekelilingnya genangan air rob. (Issatul Hani’ah/KUASAKATACOM).

Karena rob terus menerjang, para tetangga memperbaiki rumahnya. Jalan-jalan kampung juga ditinggikan. Sementara Waskito pasrah. Rumahnya makin ambles, makin mudah kemasukan air rob. 

Rob sebelum tahun 1990-an tidaklah sekejam kini. Dahulu, Bandarharjo banyak terdapat rawa-rawa dan hutan bakau. Namun sejak kedatangan para pendatang, rawa serta hutan bakau disulap jadi pemukiman. Rob pun makin sering terjadi.  

Waskito tak dapat berbuat apa-apa dengan pekerjaannya sebagai tukang mereparasi barang elektronik keliling seperti kipas angin, setrika, speaker. Dengan penghasilan tak pasti, Waskito tak pernah cukup mampu memperbaiki rumahnya. Bayar jasanya paling hanya Rp25.000 hingga Rp50.000 per barang. 

Beruntung masih ada istrinya, Sutatik (49) yang jadi karyawan konveksi. Dengan penghasilan Rp1.500.000 per bulan sebagai pekerja di sebuah konveksi kecil, Sutatik berupaya menghidupi keluarga dan membayar sekolah anak-anak. 

“Beruntung ibunya anak-anak bisa ikut membantu keuangan keluarga. Buat makan, bayar listrik, bayar air. Ya cukuplah daripada harus hidup minta-minta,” kata Waskito. 

Kelima anaknya tidak tinggal di rumah sempit itu. Anak pertama dan kedua telah mentas. 

Si bungsu yang masih duduk di bangku SMP kelas delapan, kini tinggal bersama simbah di Ungaran. Dan kedua anaknya, yaitu anak ketiga dan keempat lebih suka tinggal di rumah teman-temannya. Sesekali mereka pulang hanya untuk mandi lalu pergi lagi. Hanya Waskito dan istri yang tinggal di rumah itu. Bahkan ketika menerima tamu atau melakukan hajatan ketika anaknya menikah dulu, ia terpaksa meminjam rumah tetangga. 

“Meskipun seperti kandang begini, ini tetap rumah kami satu-satunya. Dulu dari kelurahan sudah pernah kesini. Ya, foto-foto rumah juga. Katanya mau diusulkan dapat bantuan. Tapi sampai ganti lurah tiga kali, rumah saya tetap begini. Mau menanyakan ke kelurahan, gak enak juga. Saya gak mau dibilang minta-minta,” katanya pasrah. 

*Pengambilan Air Tanah Secara Besar-besaran Memperparah Penurunan Tanah  

Apa yang terjadi pada Yatin di Demak dan Waskito di Kota Semarang merupakan imbas dari persoalan penurunan permukaan tanah (land subsidence). Persoalan ini menjadi satu dari sekian banyak persoalan lingkungan di pesisir Pantai Utara Jawa. banjir rob yang tak kunjung tertangani, makin memperparah tanah yang semakin ambles. Tatkala laut pasang, air naik lalu masuk ke rumah-rumah warga. Jalan-jalan ditinggikan oleh pemerintah dan rumah-rumah warga mau tak mau mesti diuruk. Sadar atau tidak, jika tak ada upaya nyata, Pesisir Pantura terancam tenggelam di masa mendatang. Begitu parahkah?

Sebuah riset yang dipublikasikan jurnal Geophysical Research Letter Volume 49 Issue 7 pada 16 April 2022, sebagaimana dikutip forestdigest, menunjukkan bahwa Kota Semarang menjadi kota dengan laju penurunan tanah tercepat kedua di dunia setelah kota Tianjin di China. Sejumlah ilmuwan yaitu Pei-Chin Wu, Meng Wei, dan Steven D’Hondt  mengungkap Kota Jakarta menempati posisi ketiga sebagai kota paling cepat dalam penurunan tanah.  Penelitian ini mengamati 99 kota pesisir di dunia dengan metode Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR). Kota Semarang dalam penelitian ini tercatat laju penurunan tanah rata-rata 3,96 cm per tahun. Sementara penurunan tanah di Jakarta terjadi 3,44 cm per tahun. 

Pemetaan masalah penurunan tanah juga dapat dilihat dari Peta Geologi Amblesan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Tampak amblesan tanah paling parah terjadi di wilayah Semarang Utara dan Genuk dengan amblesan tanah lebih dari 8 cm per tahun. 

Caption: Gambar Peta Geologi Amblesan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang 2011-2031. (Pemerintah Kota Semarang) 

Bagas Yusuf Kausan dari Koalisi Maleh Dadi Segoro (MDS) menjelaskan permasalahan tanah ambles Kota Semarang terjadi semakin parah akibat didukung oleh banyak faktor.  Yang paling mendasar dan tak terhindarkan adalah faktor alam yaitu karakteristik tanah itu sendiri. 

Tanah Kota Semarang adalah tanah muda alias belum mengalami kompaksi (pemadatan) sepenuhnya. Tanah-tanah di wilayah Pesisir Semarang cenderung lunak dan belum memadat. Peneliti dari MDS juga meyakini ada faktor gerakan tektonik di bawah tanah yang cenderung membuat pergeseran ke arah utara. Meski kontribusinya kecil namun adanya gerakan tektonik ini memungkinkan terjadinya penurunan tanah.  

Kondisi ini kemudian diperparah dengan faktor eksternal lain seperti beban bangunan, konstruksi, juga infrastruktur yang ada di atasnya. Belum lagi pengambilan air tanah berlebihan yang dilakukan oleh industri. Koalisi MDS memiliki catatan dari penelitian konsumsi air kawasan industri yang dipublikasikan tahun 2013. Penelitian tersebut mengungkap bahwa dari delapan kawasan industri yang diteliti di Semarang, semuanya memanfaatkan air tanah. Mayoritas dari kawasan industri tersebut tujuh diantaranya mengambil air tanah dengan sumur bor, dan satu lainnya melalui sumur gali. 

Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Moedal pun ternyata punya andil dalam hal ini. Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) milik Pemkot Semarang ini ternyata juga menjadi aktor dari aktivitas pengambilan air tanah dalam. Perlu diketahui, di Semarang sumur dengan kedalaman lebih dari 30 m biasanya disebut sumur dalam, sementara sumur dengan kedalaman kurang dari 30 m sering disebut dengan sumur dangkal. 

Berdasarkan data yang dimiliki Koalisi MDS, sebagian dari sumber air untuk perusahaan ini berasal dari sumur air tanah dalam. Di tahun 2013 untuk memproduksi sebanyak 2.894,45 liter/detik, sebanyak 543,47 liter/detik (18,8%) berasal dari air tanah, 2.017,3 liter/detik (69,7%) dari air permukaan, dan 333,95 liter/detik (11,5%) dari mata air. Tidak semua warga Semarang berlangganan air PDAM. Alasannya akses pipa PDAM belum merata ke seluruh wilayah Kota Semarang. Hal ini kemudian menyuburkan penggunaan sumur-sumur artesis. Bahkan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang diinisiasi pemerintah juga turut menjadi aktor dalam permasalahan ini. 

Caption: Presiden Jokowi meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat Januari 2024 lalu. Proyek yang digarap bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemkot Semarang, dan swasta ini bertujuan menekan penggunaan air tanah. (setneg.go.id)

Meski pengambilan air tanah dalam di Kota Semarang cukup mengkhawatirkan namun Bagas tidak setuju jika dijadikan faktor utama. Semua faktor saling berkaitan dan punya andil. Bahkan penyebab penurunan tanah tiap wilayah di Kota Semarang bisa berbeda. 

"Yang menarik selama ini media dan pejabat menganggap bahwa penyedotan air tanah jadi yang paling berkontribusi (dalam permasalahan penurunan muka tanah). Padahal semua faktor ini saling mempengaruhi sehingga tidak bisa disimpulkan mana yang berpengaruh paling parah," ujar Bagas. 

Bagas lalu mengutip studi yang dilakukan oleh Marsudi, dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) di tahun 2001. Studi yang dilakukan dengan pendekatan geologi teknik ini memperlihatkan ada perbedaan spasial antar wilayah. Studi ini juga mengungkap bahwa semakin ke utara (arah laut) maka amblesan tanah semakin besar. Meski dilakukan hampir dua dekade lalu namun tetap relevan untuk menjadi rujukan hingga kini. 

Marsudi membagi Semarang atas tiga zona dan mengungkap bahwa tiap zona memiliki faktor penyebab amblesan tanah yang berbeda. Zona I meliputi daerah dengan ketebalan material urug antara 3-4,5 m, tebal lempung lunak 25-30 m, ketebalan pasir 15-17 m dan penurunan muka air tanah 10-15 m, dimana model yang dia buat menunjukkan bahwa beban tanah urug berperan lebih dominan terhadap terjadinya amblesan tanah, yaitu berkisar antara 52-59%, sedangkan akibat penurunan muka air tanah sebesar 41-48%. Daerah-daerah yang masuk ke Zona I adalah daerah Pelabuhan Tanjung Emas, Tambak Lorok, Tanah Mas, dan Marina. 

Zona II meliputi daerah dengan ketebalan tanah urug 2-3 m, tebal lempung lunak 20-25 m, ketebalan pasir 10-15 m, dan penurunan muka air tanah sebesar 6-10 m. Zona ini memperlihatkan bahwa peran faktor beban tanah urug dan penurunan muka air tanah hampir sama, yaitu berkisar 49-50%. Daerah yang termasuk ke dalam Zona II adalah Tawang, STM Perkapalan, dan Indraprasta. 

Zona III meliputi daerah dengan ketebalan tanah urug 0,5-2, tebal lempung lunak 5-15, ketebalan pasir 6-10 m, dan penurunan muka air tanah sebesar 1-6 m. Model yang dia buat memperlihatkan bahwa faktor penurunan muka air tanah lebih dominan (52-64%), sementara pembebanan tanah urug berperan relatif lebih kecil (36-48%). Kawasan-kawasan yang masuk ke dalam Zona III adalah PRPP, Kampung Peres, Jl. Pemuda, Bulu, Krobokan, Pengapon, dan Simpang Lima.

Melihat data tersebut, Bagas meyakini bahwa masing-masing zona memiliki karakteristik tanah tersendiri dan penyebab yang beragam hingga terjadi penurunan tanah. 

"Masalah penurunan tanah selama ini tidak cukup dapat perhatian pemerintah. Fokus pemerintah selama ini ke banjir dan rob, sementara ada masalah lain yang tak kalah krusial. Apalagi banjir rob semakin memperparah amblesan. Dampaknya meski rumah ditinggikan, seiring waktu akan ambles pelan-pelan. Ini kan dilematis. Dampaknya cukup terasa untuk masyarakat ekonomi bawah," terang Bagas. 

*Regulasi yang Tepat Dapat Memperlambat Laju Penurunan Tanah 

Guru Besar Teknik Sipil Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Prof Suripin tergelitik merespon  masalah penurunan tanah di wilayah Pantura. Permasalahan penurunan tanah di pesisir Pantura Jateng yang menimpa Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan sekitarnya memang semakin parah. Salah satu faktor yang jadi perhatiannya adalah fungsi pemerintah dalam pengawasan pengambilan air tanah amat lemah.

Suripin menjelaskan kondisi tanah Kota Semarang sebelum tahun 1990-an dimana air tanah sangat mudah didapat. 

"Dulu ceritanya air tanah dalam di Kota Semarang orang ambil tanah itu air keluar sendiri, positif 40 persen. Artinya tanah disuntik, air yang keluar muncrat sendiri tekanannya bisa 40 meter. Itu dulu ketika Semarang belum banyak orang. Sekarang sudah defisit banyak. Ada yang menyebut ngebor 20 meter ke bawah tanah pun belum tentu ketemu air. Sudah hampir tidak ada lahan di Semarang airnya mancur sendiri. Kalau tidak dipompa tidak akan keluar," terang Suripin. 

Menurutnya sekarang ini di wilayah Semarang Utara di kedalaman tanah 60 meter pun masih lempung dan belum ditemukan kandungan air. Penyebabnya tak lain sumur-sumur artesis. Sumur-sumur itu mengebor terus sampai di kedalaman tanah 100 meter.

 Menjamurnya sumur-sumur artesis dan Pamsimas yang dikelola oleh masyarakat tidak bisa disalahkan. PDAM pun tidak bisa memenuhi kebutuhan warga. Namun selama aktivitas pengambilan air tanah dalam terus terjadi maka tanah akan terus ambles. Salah satu fungsi air tanah adalah menopang litologi (tanah) di atasnya. 

Lewat kebijakan dan regulasi yang tepat, menurut Suripin laju penurunan tanah dapat diperlambat, salah satunya dengan menjaga keseimbangan air tanah. Apabila sudah banyak air tanah yang diambil, makanya banyak pula yang harus dikembalikan. Caranya dengan pengisian air ke dalam tanah.

"Lakukan saja injeksi atau pengisian air tanah. Tampung air hujan sebanyak-banyaknya lalu isikan ke tanah. Pemerintah mestinya turun tangan disini. Menjadi percontohan agar ditiru oleh yang lainnya. Juga kalau perlu mensubsidi karena memang cost-nya tidak murah," ungkapnya. 

Dalam berbagai kesempatan seperti diskusi dengan pihak eksekutif, Suripin menyampaikan agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang harusnya memfasilitasi upaya ini. Pemerintah juga mestinya memetakan titik-titik mana saja yang bisa diinjeksi agar penyuntikan tepat sasaran ke tanah dalam. 

Sebetulnya hal ini sudah diatur oleh Pemerintah lewat PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang telah terbit sejak 10 Maret 2008. Di dalamnya diatur mengenai konsep Zero Delta Q Policy, yang mana isinya menyatakan bahwa air hujan yang masuk sebuah wilayah tidak boleh keluar dari wilayah tersebut. Karenanya fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah menampung, menyimpan, mengeluarkan sisa air. 

"Makanya air hujan ya ditampung. Bukan kemudian dialirkan ke laut, jadinya malah banjir. Ini kalau dijalankan baik dampaknya. Selain mengurangi banjir juga berdampak pada persoalan penurunan tanah," tambahnya lagi. 

Beberapa metode yang sesuai dengan konsep ini adalah area resapan air hujan, lubang resapan biopori, penampungan air hujan, sumur resapan, dan sumur injeksi seperti yang disampaikan Suripin.

*Benarkah Pesisir Pantura Jateng akan Tenggelam 50 Tahun Lagi? 

Sugeng Widada peneliti dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang meneliti faktor alam yang menyebabkan penurunan tanah Kota Semarang di tahun 2017-2019. Penelitiannya yang berjudul “Estimation of Land Subsidence Using Sentinel Image Analysis and Its Relation to Subsurface Lithologi Based on Resistivity Data in the Coastal Area of Semarang City, Indonesia” menyoroti terjadinya proses alam tak terhindarkan untuk memitigasi kemungkinan bencana.

Dari penelitian yang salah satu metodenya adalah dengan memonitor penurunan tanah menggunakan satelit Synthetic Aperture Radar (SAR), hasilnya rata-rata laju penurunan tanah paling tinggi terjadi di Genuk sebesar 9,8 per tahun dan Semarang Utara sebesar 12,7 cm per tahun. Mengapa Semarang Utara dan Genuk? 

Penelitian Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNDIP ini mencatat bahwa tanah di bawah permukaan kedua lokasi tersebut, yakni Semarang Utara dan Genuk adalah lempung dan lumpur lunak yang tebal dibanding daerah lainnya. Kandungan air asin juga berkontribusi terhadap konsolidasi proses dalam litologi. 

"Mengapa salinitas (kadar garam) ada pengaruhnya? Begini, di daerah-daerah Semarang bawah banyak sumur menyedot air tanah. Karena air tanah diambil lalu ada pori-pori tanah jadi kosong. Di beberapa titik terhubung dengan laut yang menyebabkan adanya intrusi air laut. Tanah yang terisi kembali oleh air laut itu menyebabkan kadar garamnya tinggi. Litologi dengan kadar garam tinggi, maka proses pemadatannya jadi cepat. Contohnya pasir, kan tidak solid, kalau disiram air dia langsung cepat memadat. Ambles kan? Gambarannya begitu," ujarnya. 

Caption: Rumah Waskito ambles ditelan tanah. Lokasinya di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. (Issatul Hani’ah/KUASAKATACOM)

Itulah sebabnya ada kecenderungan penurunan tanah lebih besar terjadi di kawasan pelabuhan dan industri dibandingkan wilayah lain. Wilayah Semarang Utara paling cepat mengalami penurunan tanah karena kadar garamnya tinggi. Apalagi faktor ini juga beriringan dengan beban bangunan dan konstruksi di atasnya. 

Melihat riset tersebut, Sugeng tidak dapat menyimpulkan faktor mana yang memiliki andil paling besar terhadap masalah penurunan tanah. Menurutnya semua faktor berjalan simultan. Apa yang kerap disampaikan Pemkot Semarang soal pelarangan mengambil air tanah pun tak bisa serta akan mengatasi masalah, karena ada faktor lain yang turut punya pengaruh. 

Pun mengenai beban bangunan, idealnya pondasi bangunan sampai ke tanah keras, yaitu di level tanah yang tidak lagi dalam proses pemadatan atau kompaksi. Kedalamannya kira-kira 60-90 meter di bawah tanah. Namun yang terjadi seringkali industri meletakan pondasi di tanah aluvial yang masih muda dan masih dalam proses kompaksi. 

Kota Semarang memiliki zona konservasi air tanah, yang mana didalamnya mengatur wilayah-wilayah cekungan sepanjang Semarang-Demak di bagian utara tidak diizinkan menyedot air tanah. 

“Semarang sudah mengatur hal ini. Yaitu ketika suatu perusahaan mengajukan perizinan, dalam studi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) diberi catatan tidak diizinkan mengambil air tanah. Sayangnya dalam implementasi tak ada pengawasan. Itu baru industri, belum lagi sumur bor masyarakat yang banyak jumlahnya,” ujar Sugeng. 

"Nuwun sewu sumur bor di Semarang jumlahnya berapa. Yang terdaftar berapa. Petugas mau ngecek juga susah. Tapi sekarang ada peraturan baru. Di samping pemda memberi catatan tidak boleh menyedot air tanah, sekarang juga pengambilan air tanah harus di kementerian," tambahnya lagi.

 Di mata Sugeng, pemerintah sudah menyiapkan seperangkat peraturan untuk menjaga air tanah, sayangnya tidak dibarengi dengan kepatuhan dan pengawasan yang tegas.

Masih menurut Sugeng, sebenarnya upaya menangani bisa dilakukan dengan menerbitkan regulasi untuk mengikat pengusaha. Para pengusaha yang membangun pabrik di wilayah pesisir diwajibkan membangun tanggul laut. Menurutnya hal ini sah-sah saja dilakukan pemerintah lewat kebijakan. 

"Kan perusahaan punya uang, buat dong tanggul laut. Perusahaan tidak boleh ambil air tanah, ambil air permukaan. Kalau bangun gedung, pondasi jangan hanya sampai level kuat menahan beban bangunan, tapi sampai level yang tanahnya tidak lagi kompaksi. Ini harusnya dilakukan pengusaha karena mereka punya uang," tambahnya lagi. 

Begitu juga dengan suburnya proyek perumahan di Kota Semarang. Pemkot seharusnya tidak mengeluarkan izin proyek perumahan di daerah-daerah resapan air. Menurut Sugeng, kawasan Semarang atas seperti Tembalang, Banyumanik, Mijen, Gunungpati mestinya tetap dijaga sebagai kawasan hijau untuk menjadi daerah resapan air hujan. Kenyataannya lahan hijau itu kini dibuka menjadi perumahan. 

Kerusakan yang terjadi di Semarang, tentunya juga berdampak ke wilayah tetangga seperti Demak. Disampaikan Sugeng, dalam ilmu kelautan ada istilah coastal sell. Yaitu baik Semarang maupun Demak keduanya, merupakan daerah yang berada dalam satu coastal sell. Apapun kerusakan yang terjadi di satu wilayah akan berdampak wilayah lainnya. 

Untuk Demak, Sugeng melihat selain menerima imbas kerusakan lingkungan dari Semarang, penurunan tanahnya juga dipicu abrasi.

 Caption: Salah satu rumah di Desa Mororejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Tertelan tanah lalu ditinggalkan penghuninya. (Issatul Hani’ah/KUASAKATACOM)

“Mangrove di Demak sekarang habis, seperti di Sriwulan itu. Kerusakan pantai. Air laut masuk ke darat. Kandungan garamnya tinggi, kompaksi semakin cepat. Jadi ambles. Wilayah Demak Selatan pun meskipun tidak wilayah pantai, banyak sumur bor juga kan,” tandasnya. 

Persoalan kerusakan lingkungan khususnya penurunan tanah, bagi Sugeng membutuhkan upaya nyata untuk ditangani. Mungkin benar bahwa faktor alam tak dapat dihindari. Namun dengan regulasi yang tepat, dampaknya sangat mungkin akan terminimalisir. Di sinilah peran pemerintah harus hadir. Kebijakan harus dibuat dengan tegas dan mengikat disertai pengawasan yang ketat. 

Ancaman tenggelam di depan mata, tidak hanya dihadapi Yatin dan Waskito, tapi juga warga lain yang hidup di pesisir pantai utara Jawa Tengah. Mereka harus berpacu dengan waktu. 

“Sama seperti yang disampaikan banyak pakar. Jika Semarang dan Jakarta dibiarkan, (pada) 2050 akan tenggelam. Makanya harus ada upaya nyata agar jangan sampai itu terjadi,” jelas Sugeng. 

 

*** Artikel ini merupakan bagian dari fellowship program For the People.

***