Pilkada Wonosobo, Partai Gerindra Utamakan Kader Internal

KUASAKATACOM, Wonosobo- Ketua DPC Partai Gerindra Wonosobo Sumardiyo mengungkapkan pihaknya kini masih melakukan penjajakan koalisi dengan partai lain untuk menghadapi Pilkada yang akan digelar 27 November 2024 mendatang.

"Masih sebatas melakukan penjajakan koalisi, Mas. Semua masih dinamis. Belum ada keputusan resmi Partai Gerindra mau melakukan koalisi dengan partai apa dan mengusung figur siapa?," katanya.

BERITA TERKAIT:
KIM Terancam Pecah di Pilwalkot Semarang, Gerindra akan Tentukan Arah Koalisi
Fraksi-Fraksi di DPRD : Pemkab Wonosobo Harus Bentuk Pansus Pelepasan Aset
Penuhi Undangan Partai Gerindra, Mbak Ita Sampaikan Visi Misi Bangun Kota Semarang Lima Tahun ke Depan
Agung Prihatna, Tenaga Ahli Kemendagri Serahkan Formulir Pendaftaran Bacabup ke Partai Gerindra Brebes
Waidin Serahkan Formulir Pendaftaran Bacabup ke PKB dan Gerindra

Pak Mardi-demikian dia kerap disapa-menambahkan segala kemungkinan masih bisa terjadi. Apalagi soal koalisi dan siapa figur yang harus diusung, DPC Partai Gerindra Wonosobo tidak bisa berjalan sendiri, tapi harus selalu koordinasi dengan DPW dan DPP Partai Gerindra.

"Partai Gerindra bisa saja koalisi dengan PDI Perjuangan. Bisa pula dengan PKB. Tapi terbuka kemungkinan juga membikin poros lain di luar PDI Perjuangan dan PKB. Kan masih ada Partai Demokrat, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura dan Perindo," tegasnya.

Calon Tunggal

Politisi yang juga Wakil Ketua DPRD setempat itu menyebut, saat ini di Wonosobo hanya ada dua partai yang bisa mengajukan calon bupati (Cabup) dan calon Wakil Bupati (Cawabup) sendiri tanpa harus koalisi dengan partai lain, yakni PDI Perjuangan (13 kursi) dan PKB (10 kursi).

"Sebab untuk bisa mengajukan calon sendiru minimal partai politik harus memiliki 9 kursi di DPRD. Kini Gerindra baru memiliki 6 kursi, Demokrat 5 kursi, Golkar 4 kursi, Nasdem 3 kursi, PPP 2 kursi Hanura dan Perindo masing-masing 1 kursi," bebernya.

Sumardiyo mengharapkan di Pilkada 2024 nanti, tidak boleh ada lagi calon tunggal dengan koalisi besar seperti yang pernah terjadi pada Pilkada sebelumnya. Sebab hal itu dinilainya tidak baik bagi kemajuan dan perkembangan politik demokrasi ke depan.

"Tidak boleh ada calon tunggal. Minimal harus ada dua pasangan calon bupati dan Wakil Bupati. Apapun koalisinya dan siapapun figur yang diusung. Partai Gerindra sendiri mengutamakan kader internal untuk dimajukan dalam Pilkada," tegasnya.