UKT Kampus Naik Tuai Protes, Jokowi Panggil Nadiem

"Kami sangat setuju dan karena itu kami akan turun ke lapangan, kami akan mengevaluasi kembali.

Senin, 27 Mei 2024 | 14:58 WIB - Didaktika
Penulis: Issatul Haniah . Editor: Fauzi

KUASAKATACOM, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/5/2024). Nadiem mengatakan dirinya akan melaporkan sejumlah isu terkait pendidikan, salah satunya soal polemik kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

"Kami akan membahas beberapa isu pendidikan untuk dilaporkan kepada Pak Presiden," kata Nadiem sebelum bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/5/2024).

BERITA TERKAIT:
Disorot Usai Ramai Kenaikan UKT, Berapa Harta Kekayaan Menteri Nadiem Makariem?
UNNES Batal Naikkan UKT Tahun Ini
Kenaikan UKT Dibatalkan, Mungkin Tahun Depan
Kabar Baik, Mendikbudristek Batalkan Kenaikan UKT
UKT Kampus Naik Tuai Protes, Jokowi Panggil Nadiem

"Iya, (termasuk UKT), ada beberapa isu," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan, pihaknya akan segera turun ke lapangan mengevaluasi terhadap kasus kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terjadi di beberapa universitas. Hal itu dia sampaikan, saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024.

"Kami sangat setuju dan karena itu kami akan turun ke lapangan, kami akan mengevaluasi kembali. Pertama, kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu yang akan pertama kami evaluasi," kata Nadiem.

Selain itu, pihaknya juga akan memastikan proses naik banding bagi mahasiswa yang mungkin merasa tidak di dalam tangga UKT yang tepat bakal terlaksana dengan baik.

"Untuk melindungi mahasiswa-mahasiswa yang ingin menyuarakan pendapatnya secara tertib untuk melindungi mereka dari misalnya tadi ancaman baik dari dilaporkan ke polisi atau kehilangan atau diancam kehilangan kipk-nya itu akan menjadi tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi," ujar dia.

"Ini adalah hak mahasiswa untuk protes untuk mengkritik dan juga untuk datang ke DPR untuk bisa ataupun Kementerian untuk bisa menyuarakan pendapatnya jadi ini penting sekali untuk ini," sambung dia.

***