Indeks SPBE Tertinggi, Jateng Raih ‘Digital Government Award’ dari Presiden Jokowi

KUASAKATACOM, Semarang- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan Digital Government Award dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai provinsi dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi. 

Presiden. Jokowi memberikan penghargaan tersebut kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana dalam acara SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).

BERITA TERKAIT:
Pemprov Terus Lakukan Upaya Atasi Rob Demak, Besok Wagub Jateng akan Ikut Istighosah di Depan Polytron
Galakkan Deradikalisasi, Taj Yasin: Pemprov Jateng Gandeng 351 Orang Mitra
Pemprov Jateng Adakan Program Speling untuk Periksa Warga Terdampak Banjir Rob Demak
Wagub Jateng Tinjau Penanganan Banjir Rob Sayung Demak
Pemprov Jateng Optimalkan Pompa, Rob di Desa Sayung dan Kalisari Demak Mulai Surut

Sebab, berdasarkan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), indeks SPBE Pemprov Jateng mencapai  angka 4,26 dengan predikat memuaskan.

Bahkan, indeks SPBE Pemprov Jateng menunjukkan peningkatan sejak 2021. Secara berturut indeks SPBE Jateng tahun 2021 sebesar 2,74, kemudian 2022 sebesar 3,34, dan 2023 sebesar 4,26.

"Ini suatu kebanggaan bagi kami,  bahwa Pemprov Jateng mendapatkan penghargaan digital government award-SPBE Summit 2024. Alhamdulillah tadi langsung diberikan Presiden," kata Nana usai menerima penghargaan. 

Sejumlah sistem elektronik yang diterapkan oleh Pemprov Jateng dalam menjalankan roda pemerintahan diantaranya LaporGub, Open Data Jateng, e-makaryo, e-planning, dan e-budgeting. 

Dikatakan Nana, penghargaan yang diperoleh tersebut sebagai motivasi agar kedepan semakin baik dalam melayani masyarakat.

"Tentu saja ini merupakan kepercayaan yang harus terus ditingkatkan. Kinerja dalam melayani masyarakat harus yang terbaik," katanya.

Presiden Jokowi dalam kesempatan itu mengatakan, birokrasi harus hadir melayani, bukan mempersulit dan memperlambat. Tolok ukurnya adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, dan memudahkan urusan masyarakat.

Jokowi menyatakan, agar semua kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah saling mengintegrasikan dan menginteroperabilitas aplikasi, data, dan layanannya. Ia menyampaikan kesederhaan dalam pelayanan dapat berdampak pada masyarakat.