Kenaikan UKT Dibatalkan, Mungkin Tahun Depan

KUASAKATACOM, Jakarta – Presiden Joko Widodo memastikan tarif uang kuliah tunggal (UKT) batal naik tahun ini. Keputusan itu dibuat setelah menerima laporan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dia ingin kenaikan UKT yang terlampau tinggi segera dibatalkan. Jokowi memerintahkan Nadiem untuk mencari cara agar tarif UKT tak memberatkan mahasiswa.

"Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi sehingga kemungkinan, ini masih kemungkinan, nanti ini kebijakan di Mendikbud, akan dimulai kenaikannya tahun depan," ujar Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5).

BERITA TERKAIT:
Imbas PDN Diretas, Jokowi Evaluasi Menteri Budi
Pj Gubernur Jateng Cek Kesiapan Lokasi Gala Dinner Peringatan Harganas 2024
Jokowi Singgung Konser Taylor Swift Singapura: Separuhnya Orang Indonesia, Kita Rugi
Pengamat UNAIR Soroti Risiko Politik dari Izin Tambang Ormas Agama
Jaga Laju Inflasi, Pemprov Jateng Hadirkan Program Si-Manis Mart

Jokowi tak mau kenaikan tarif UKT mendadak dan terlampau tinggi seperti tahun ini. Dia berkata perlu ada waktu persiapan sebelum kenaikan tarif UKT diberlakukan.

Nadiem memastikan akan mengkaji ulang kebijakan kenaikan UKT tahun ini. Selain itu, ia akan berupaya mengevaluasi satu per satu permintaan PTN untuk menaikkan UKT tahun depan.

"Kalaupun ada kenaikan UKT, harus dengan asas keadilan dan kewajaran dan itu yang akan kita laksanakan," ucap Nadiem setelah bertemu Jokowi kemarin siang.

Sebelumnya, polemik tarif UKT mencuat setelah mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri berteriak. Mereka mengeluhkan kenaikan UKT yang mendadak dan bisa mencapai 5 kali lipat.

Aksi protes itu dibarengi cerita-cerita putus kuliah sejumlah mahasiswa yang keberatan dengan mahalnya UKT. Ada pula mahasiswa yang terlilit utang pinjaman online gara-gara UKT.

Riuhnya urusan UKT membuat DPR memanggil Nadiem. Mereka meminta pertanggungjawaban Nadiem atas biaya kuliah yang selangit.

Pimpinan Rapat Komisi X Dede Yusuf bertanya-tanya mengapa tarif kuliah mahal. Dia berkata negara telah menyediakan 20 persen dari APBN khusus untuk pendidikan.

"Untuk itu kami minta pemerintah menjelaskan ke mana sih anggaran Rp665 triliun itu? Supaya masyarakat tahu dan paham apa fungsi pendidikan dan apa yang dilakukan Kemendibudristek untuk meredam mahalnya biaya pendidikan," ujar Dede dalam rapat Komisi X DPR RI, Selasa (21/5).