Benarkah Tapera akan Digunakan untuk Pembangunan IKN? 

KUASAKATACOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo memotong penghasilan pekerja swasta sebesar 3% untuk simpanan tabungan rakyat (Tapera) yang dikelola oleh BP Tapera. Pemotongan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ditandatangani pada 20 Mei 2024. 

"Iya semua (sudah) dihitung, lah. Biasa, dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau enggak mampu, berat atau engga berat," kata Jokowi usai hadir dalam acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024). Kepala Negara tidak memungkiri, akan ada pro dan kontra dari setiap kebijakan yang baru keluar.

BERITA TERKAIT:
Imbas PDN Diretas, Jokowi Evaluasi Menteri Budi
Pj Gubernur Jateng Cek Kesiapan Lokasi Gala Dinner Peringatan Harganas 2024
Jokowi Singgung Konser Taylor Swift Singapura: Separuhnya Orang Indonesia, Kita Rugi
Pengamat UNAIR Soroti Risiko Politik dari Izin Tambang Ormas Agama
Jaga Laju Inflasi, Pemprov Jateng Hadirkan Program Si-Manis Mart

Muncul dugaan penggalangan tabungan Tapera bertujuan untuk pembangunan IKN. Sebuah unggahan di Facebook menarasikan iuran Tapera yang diwajibkan pemerintah ini untuk membiayai program presiden terpilih Prabowo-Gibran, yaitu makan siang gratis dan Pembangunan IKN.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Program baru pemerintah menaikkan

"UKT"

Dan 

"Tapera"

Apakah dana ini untuk makan siang gratis atau untuk membangun mega proyek IKN yg masih mangkrak.”

Namun, benarkah Tapera digunakan untuk program makan siang gratis dan Pembangunan IKN?

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah bahwa ada upaya pemerintah membiayai program makan gratis dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) lewat dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN, enggak ada upaya pemerintah untuk membayar makan gratis, apalagi untuk IKN. Semuanya sudah, IKN sudah ada anggarannya," kata Moeldoko.

Meski masih bersifat dugaan namun hal ini bisa jadi benar adanya. Berdasarkan Laporan Pengelolaan Program Tapera yang diolah Center of Economic and Law Studies (CELIOS), pada 2022 sebanyak 46,62% dana kelolaan BP Tapera diinvestasikan dalam surat utang korporasi, dan 44,75% masuk ke Surat Berharga Negara (SBN). Pada prinsipnya Tapera berfungsi sebagai tabungan pribadi peserta, sekaligus dana "subsidi silang" untuk membiayai kebutuhan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun, sebagian simpanan peserta juga dikembangkan oleh Badan Pengelola (BP) Tapera lewat investasi, salah satunya melalui SBN. Yaitu instrumen investasi yang diterbitkan pemerintah Indonesia untuk memenuhi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi, klaim bahwa Tapera tidak ada sangkut pautnya dengan APBN adalah tidak benar," kata tim CELIOS dalam laporan Tapera untuk Siapa? (Juni 2024).

"Memang pemerintah tengah mendorong pembelian SBN melalui tangan kanan pemerintahan di pasar keuangan. Berbagai lembaga pengelolaan investasi pelat merah diminta untuk lebih banyak menanamkan porsi investasi di SBN, termasuk Tapera," lanjutnya.

Melihat besarnya porsi simpanan peserta Tapera yang masuk ke SBN, CELIOS menilai dana tersebut bisa digunakan untuk berbagai program pemerintah, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Dengan target Rp160 triliun penerbitan SBN di tahun 2024, maka 37 persen bisa dipenuhi hanya dari BP Tapera," kata tim CELIOS.

"Penggunaannya pun tidak akan terbatas pada perumahan, melainkan dapat digunakan untuk program pemerintah mulai dari pembangunan IKN hingga makan siang gratis," kata mereka.

Merespons hal ini, CELIOS merekomendasikan agar pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan perumahan rakyat.

"Dibandingkan membangun IKN, lebih baik sebagian dana untuk pemenuhan hunian layak masyarakat, apalagi pembangunan IKN masih dominan menggunakan dana APBN," kata tim CELIOS.