Pemerintahan Israel Pecah, Menteri Kabinet Netanyahu Resign 

KUASAKATACOM, Tel Aviv - Politisi Israel dan mantan panglima militer Benny Gantz menindaklanjuti ucapannya untuk mengundurkan diri dari kabinet darurat perang Benjamin Netanyahu. 

Langkah ini membuat perdana menteri semakin bergantung pada elemen sayap kanan dalam koalisi pemerintahannya. Gantz, saingan utama Netanyahu, mantan menteri pertahanan dan pemimpin partai Persatuan Nasional yang berhaluan kanan-tengah, bergabung dengan kabinet perang yang terdiri dari tiga orang sebagai menteri tanpa portofolio setelah serangan Hamas pada 7 Oktober. Serangan ini oleh Netanyahu dianggap sebagai langkah untuk memperkuat persatuan negara.

BERITA TERKAIT:
Pemerintahan Israel Pecah, Menteri Kabinet Netanyahu Resign 
Biden Ungkap Rencana Gencatan Senjata, Israel Tetap Serang Rafah
Tewaskan 45 Orang di Rafah lewat Serangan Udara, PM Israel Netanyahu: Itu Kecelakaan Tragis
Setelah Tewaskan 25.000 Orang, Israel Ajukan Gencatan Senjata Dua Bulan 
Warga Israel Desak Netanyahu Dijebloskan ke Penjara 

Namun, seiring berlanjutnya upaya perang Israel di Gaza, perbedaan pendapat mengenai strategi dan cara terbaik untuk memulangkan 250 sandera Israel semakin terbuka. Perselisihan ini mencapai puncaknya saat Gantz menuduh perdana menteri mengabaikan pertimbangan strategis seperti kesepakatan pembebasan sandera demi kepentingan politik pribadinya.

Sebulan yang lalu, Gantz memberikan ultimatum kepada Netanyahu bahwa pada tanggal 8 Juni, dia akan menyampaikan rencana konkret "sehari setelahnya" untuk Jalur Gaza.

Namun, pidato pengunduran diri Gantz ditunda setelah penyelamatan tak terduga empat sandera Israel dalam sebuah operasi yang, menurut kementerian kesehatan di Gaza, menewaskan 274 orang dan melukai 696 lainnya. 

Penarikan partainya juga berarti Gadi Eisenkot, seorang jenderal Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan pengamat kabinet perang, serta menteri tanpa portofolio, Chili Tropper, juga mengundurkan diri.

"Netanyahu menghalangi kita untuk mencapai kemenangan sejati," kata Gantz dalam pidatonya yang disiarkan televisi pada Minggu (9/6/2024) malam. "Untuk alasan ini, kami meninggalkan pemerintahan darurat hari ini, dengan berat hati, namun dengan sepenuh hati," katanya sebagaimana dilansir xi.

Gantz juga meminta Netanyahu untuk menetapkan tanggal pemilu, dan menambahkan: "Jangan biarkan bangsa kita terpecah belah."

Langkah ini tidak langsung mengancam posisi Netanyahu, karena perdana menterinya masih mengendalikan koalisi mayoritas di parlemen. Namun, hal ini berdampak pada kehormatan pemerintah Israel di panggung internasional.

Gantz yang berhaluan tengah sangat dihormati di Washington, di mana ia dianggap sebagai penghalang yang efektif terhadap Netanyahu. Ketidakhadirannya berarti bahwa sekutu sayap kanan Netanyahu kini cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap jalannya perang di Gaza dan meningkatnya ancaman konflik di Gaza serta perang dengan Hizbullah di Lebanon.

Bezalel Smotrich, menteri keuangan sayap kanan, mengutuk langkah Gantz, dengan mengatakan "tidak ada tindakan yang lebih 'megah' daripada mengundurkan diri dari pemerintahan pada saat perang" karena "orang-orang yang diculik masih sekarat di terowongan Hamas".

Sementara itu, menteri keamanan nasional yang ekstremis, Itamar Ben-Gvir, telah meminta Netanyahu untuk mengambil alih kursi Gantz di kabinet perang. Kedua menteri telah berulang kali mengancam akan menarik diri dari koalisi jika Israel memberikan konsesi kepada Hamas dalam perjanjian pembebasan sandera dan gencatan senjata.

Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, mengatakan: "Keputusan Gantz dan Eisenkot untuk meninggalkan pemerintahan yang gagal adalah penting dan benar. Waktunya telah tiba untuk menggantikan pemerintahan yang ekstrem dan ceroboh ini dengan pemerintahan yang waras yang akan membawa kembali keamanan bagi warga Israel, pembebasan mereka yang diculik, dan pemulihan ekonomi Israel serta status internasionalnya," tambahnya.

Netanyahu dan menteri pertahanannya, Yoav Gallant, adalah dua anggota kabinet perang yang tersisa, dan seringkali tidak sependapat. Perdana menteri kini sedang mempertimbangkan untuk menutup kabinet perang dan kembali ke model lama di mana isu-isu keamanan pertama kali dibahas dalam forum terbatas sebelum dipresentasikan pada pertemuan kabinet reguler, di mana ia meminta persetujuan dari menteri.

Perdana menteri yang telah lama menjabat, yang menghadapi tuduhan korupsi serta pengawasan ketat atas kegagalan keamanan yang menyebabkan terjadinya 7 Oktober, diyakini secara luas menganggap tetap menjabat sebagai peluang terbaiknya untuk lolos dari tuntutan. Ia juga perlu menangkis tantangan internal dari dua partai ultra-Ortodoks dalam koalisinya mengenai masalah wajib militer.