Realisasi Pendapatan Daerah Jateng di Tahun 2023 Capai Rp25,369 T

KUASAKATACOM, Semarang - Realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp25,369 triliun pada 2023, atau mengalami peningkatan sebanyak  4,97% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp24,167 triliun. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno menyampaikan hal itu saat membacakan penjelasan/jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jateng terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 di Gedung Berlian, Semarang, Senin (10/6/2024).

Pemprov Jateng  dalam mengoptimalisasikan pendapatan daerah menggunakan cara membangun koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota, dan instansi terkait untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

BERITA TERKAIT:
Tingkatkan PAD, Pemprov Jateng Minta Pemkab/Pemkot Kejar Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Harga Gas LPG 3 Kilogram di Wonosobo Naik Jadi Rp 18 Ribu
Berhasil Turunkan Stunting, Pemprov Jateng Raih Penghargaan Insentif Fiskal Rp6,45 M
Respon Info BMKG, Pemprov Jateng Keluarkan Surat Edaran Waspada Ancaman Gempa Megathrust
Lima Raperda Disahkan Pemprov dan DPRD Jateng

"Upaya optimalisasi terus dilakukan, antara lain melalui penelusuran data objek pajak dan verifikasi faktual lapangan guna memperoleh informasi potensi pendapatan daerah yang akurat," ucap Sumarno.

Selain itu, pendayagunaan dan pemanfaatan barang milik daerah, serta rintisan pembentukan lembaga pengelola aset yang fokus pada pemberdayaan dan pemanfaatan aset. Pemprov Jateng juga terus menggenjot kontribusi BUMD dalam mencapai pendapatan asli daerah (PAD). 

"Kami berkomitmen untuk melakukan pembenahan kinerja melalui implementasi Good Corporate Governance, efisiensi dan efektivitas operasional, serta diversifikasi usaha," katanya.

Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi terkait belanja bantuan keuangan, Pemprov Jateng sependapat dengan pendangan fraksi, bahwa laporan pelaksanan APBD merupakan bagian dari upaya penajaman kebijakan pemerintah, untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan mendukung pembangunan kabupaten/kota melalui alokasi bantuan keuangan secara selektif.

"Pelaksanaan APBD untuk pembangunan dilakukan dengan berbasis perencanaan pembangunan dengan memperhatikan hasil evaluasi, masalah, dan kebutuhan pembangunan, sehingga akan dihasilkan program/kegiatan yang solutif," katanya.