Indonesia Bentuk TIKORDA untuk Perkuat Upaya Terpadu Pencegahan Zoonosis dan PIB di Tingkat Subnasional

KUASAKATACOM, Bandung– Ancaman penyakit zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru (PIB) di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan termasuk mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. 

Untuk mengoptimalkan upaya pencegahan zoonosis dan PIB, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Tim Koordinasi Daerah (TIKORDA) yang bertujuan untuk memperkuat upaya terpadu pencegahan zoonosis dan PIB di daerah.

BERITA TERKAIT:
Tingkatkan Kesadaran akan Zoonosis, Lembaga Multisektoral di DIY Adakan Sosialisasi ke Sekolah dan Perguruan Tinggi
Indonesia Bentuk TIKORDA untuk Perkuat Upaya Terpadu Pencegahan Zoonosis dan PIB di Tingkat Subnasional

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), bersama Kemendagri mendampingi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk membahas rancangan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang TIKORDA Provinsi Jawa Barat, pada Selasa (11/6/2024).

Pertemuan pada hari ini (11 juni 2024) merupakan kelanjutan dari kesuksesan penandatanganan komitmen pembentukan TIKORDA pada 16-17 Mei 2024 yang melibatkan pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sukabumi. 

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Budiono Subambang menyampaikan, upaya terkoordinasi seperti TIKORDA sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, menjamin keamanan pangan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Inisiatif ini juga sejalan dengan Peraturan Kemenko PMK (Permenko PMK) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru (PIB), yang mengamanatkan pembentukan TIKOR di tingkat nasional, dan TIKORDA di tingkat provinsi dan kabupaten. 

"TIKOR bertujuan untuk menciptakan sistem terpadu untuk koordinasi lintas sektor. Lebih lanjut Deputi Budiono menyampaikan, pembentukan TIKORDA akan dilakukan di beberapa daerah percontohan seperti Provinsi Jawa Timur, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi pertama pelaksanaannya. 

Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mendukung rangkaian kegiatan pembentukan TIKORDA melalui pendanaan yang diterima dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). 

Kepala Dinas Kesehatan mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dr. Raden Vini Adiani Dewi, menyampaikan, dengan adanya TIKORDA akan menjadi mekanisme yang baik dalam meningkatkan ketahanan terhadap ancaman zoonosis di masa depan. "Rapat hari ini menghasilkan rancangan Keputusan Gubernur yang menegaskan rencana tingkat kabupaten dan mendukung komitmen kabupaten percontohan, yakni Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sukabumi," ujarnya, dalam keterangan resminya, Rabu (12/6).  

Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal, menyoroti dukungan FAO kepada Indonesia dalam mengatasi ancaman zoonosis untuk kesehatan yang lebih baik. “Pembentukan TIKORDA ini akan menjadi platform yang mendukung penerapan pendekatan One Health. Saya menghargai upaya pelaksanaan amanat Permenko No. 7 Tahun 2022 sejak diluncurkan tahun lalu. Program FAO akan terus mendukung inisiatif dan program pemerintah dalam memastikan terwujudnya peningkatan ketahanan kesehatan di Indonesia yang akan membantu meningkatkan ketahanan kesehatan global,” kata Rajendra. 

Di bawah Global Health Security Programme (GHSP) yang didanai oleh USAID Indonesia, FAO juga berupaya membantu pemerintah dalam penerapan pendekatan One Health dengan mengatasi masalah zoonosis dan resistensi antimikroba (AMR) untuk memastikan lingkungan dan kehidupan yang lebih baik.

Selain berkomitmen terhadap pendirian dan operasionalisasi TIKORDA, penandatanganan perjanjian tersebut juga mencakup komitmen terhadap aktivasi SIZE Nasional, sebuah platform berbagi informasi One Health yang menghubungkan tiga sistem pengawasan kesehatan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.